Menkominfo Desak X/Twitter untuk Segera Dirikan Kantor di RI

BaperaNews - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendesak platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, untuk segera mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. 

Hingga saat ini, platform milik Elon Musk tersebut belum menanggapi permintaan tersebut, meskipun Kominfo telah menghubungi pihak X untuk berdiskusi lebih lanjut. 

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menekankan bahwa X merupakan salah satu perusahaan teknologi asing yang beroperasi di Indonesia tanpa kantor perwakilan.

Hal ini menimbulkan ketidakadilan dibandingkan platform media sosial lain yang sudah memiliki kantor perwakilan di Indonesia. 

"Enggak adil buat platform yang lain, kan platform lain ada perwakilan di Indonesia. Jadinya, kalau ada apa-apa, negara kan gampang menindaknya," ujar Budi Arie pada Kamis (10/10).

Budi Arie menyebutkan bahwa pihaknya terus mengejar penyelesaian terkait permasalahan ini. Saat ini, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Hokky Situngkir, bersama timnya tengah mengkaji langkah-langkah strategis untuk menangani kasus ini. Namun, belum ada keputusan resmi mengenai langkah yang akan diambil oleh Kominfo.

"Pak Dirjen lagi mengkaji secara komprehensif langkah-langkah strategis untuk X. Tunggu dong, kok langkah-langkahnya dibocorin, dimatengin dulu nanti kalau sudah waktunya akan diumumkan ke teman-teman," jelas Budi Arie lebih lanjut.

Hingga saat ini, Kominfo masih menjalin komunikasi dengan pihak X/Twitter, namun belum mendapatkan respon positif dari perusahaan yang kini dimiliki oleh Elon Musk tersebut.

Baca Juga : X/Twitter Bakal Diblokir, Kominfo Minta Pengguna Ganti Medsos

"Belum ada respon dari Elon Musk," ungkap Hokky Situngkir ketika ditanya mengenai perkembangan komunikasi antara Kominfo dan X.

Masalah ini muncul setelah Twitter diakuisisi oleh Elon Musk dan kemudian berganti nama menjadi X. Sebelum diakuisisi oleh Musk, Twitter tercatat memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Namun, sejak berubah menjadi X, perusahaan tersebut tidak lagi memiliki kantor di Indonesia. Kondisi ini mempersulit pemerintah untuk mengawasi dan menindak perusahaan tersebut jika terjadi pelanggaran atau masalah hukum yang melibatkan platform tersebut di Indonesia.

Sebagai salah satu platform media sosial terbesar di dunia, X memiliki jutaan pengguna di Indonesia.

Pengawasan terhadap perusahaan teknologi asing seperti X menjadi penting, mengingat peran besar yang dimainkan platform ini dalam kehidupan digital masyarakat Indonesia. 

Budi Arie menekankan pentingnya kantor perwakilan agar pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan dan menegakkan aturan yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, kehadiran kantor perwakilan juga dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada negara tempat mereka beroperasi.

Menkominfo menganggap bahwa platform digital yang besar, seperti X, seharusnya memiliki kehadiran fisik di Indonesia untuk memudahkan koordinasi dan penegakan regulasi.

Budi Arie juga menyinggung bahwa platform-platform media sosial lain, seperti Facebook dan TikTok, sudah memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Kehadiran mereka memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah berkomunikasi dan mengambil tindakan jika diperlukan.

Sebaliknya, ketiadaan kantor perwakilan X dinilai menyulitkan pemerintah dalam menangani isu-isu yang mungkin muncul di platform tersebut.

Menurut Budi Arie, pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi situasi ini. Langkah-langkah strategis sedang dirancang untuk memastikan bahwa X segera mendirikan kantor perwakilan di Indonesia.

"Nanti kalau sudah waktunya, akan kami umumkan langkah-langkah strategisnya," tegasnya.

Baca Juga : Elon Musk Akan Hapus Format Tulisan Tebal hingga Miring di X/Twitter