Mahkamah Agung India Meminta Polisi Tak Menyiksa Pekerja Seks

Mahkamah Agung India meminta polisi untuk tidak menyiksa para pekerja seks komersial, mengingat adanya hak kesusilaan dan martabat manusia.

Mahkamah Agung India Meminta Polisi Tak Menyiksa Pekerja Seks
Mahkamah Agung India Meminta Polisi Tak Menyiksa Pekerja Seks. Gambar : Reuters/ Dok. Hemanshi Kamani

BaperaNews - MA (Mahkamah Agung) India meminta polisi agar tidak menyiksa para pekerja seks komersial, mengingat adanya hak kesusilaan dan martabat manusia ialah hal bagi semua orang. “Telah diketahui bahwa sikap polisi ke pekerja seks seringkali kasar dan brutal, mereka masuk ke kelas yang hak-haknya tidak diakui” ujar Pengadilan Mahkamah Agung ketika memberi perintah tersebut.

Polisi wajib memperlakukan pekerja seks dengan martabat dan tak boleh menyiksanya, baik itu secara verbal ataupun fisik, menjadikan mereka sebagai sarana kekerasan ataupun memaksa mereka untuk melakukan kegiatan seksual” ujar hakim Nageswara, Gavai, dan Bopanna dalam perintah yang dirilis tanggal 19 Mei 2022.

“Perlindungan dasar dari martabat dan kesusilaan manusia juga termasuk pekerja seks dan anak mereka yang menanggung stigma karena pekerjaan mereka, disingkirkan dari masyarakat, dirampas haknya untuk hidup bermartabat, dan juga kesempatan hak yang sama untuk anak-anak mereka” lanjutnya.

MA (Mahkamah Agung) India juga meminta kepada pemerintah agar memastikan pekerja seks yang mendapatkan tindak kekerasan seksual bisa mendapatkan bantuan apapun sebagaimana yang dialami oleh korban dari kalangan lainnya, termasuk mendapat bantuan medis.

Masyarakat India diminta untuk tidak menganggap pekerja seks sebagai sebuah orang yang hina, dan juga meminta masyarakat agar menjaga kesehatan dengan memakai kondom. Sedangkan pemerintah diminta untuk memberi kelas kepada pekerja seks tentang apa saja hak dan kewajiban mereka di bawah payung hukum.

Baca Juga : Top 3 Dunia, Aktris Cina Didenda, Rusia Siap Memasok Gas Ke Austria

Hal lain yang diminta pengadilan ialah tidak menyampaikan identitas pekerja seks baik itu yang berstatus sebagai korban ataupun terdakwa.

Namun penasihat Komite Durbar, Mahila Samanwaya menyebut perintah ini bisa menyelamatkan ribuan pekerja seks dari tindak kekerasan ataupun intimidasi kepolisian. Perlindungan pekerja seks india pada Undang-Undang membutuhkan perjalanan yang panjang.

Tahun 2011, pengadilan membuat komite khusus untuk membuat langkah rehabilitasi bagi pekerja seks dan memberikan pada mereka pekerjaan yang lebih bermartabat, kemudian ada tiga hal penting yang diatur untuk menjamin keamanan pekerja seks yakni mencegah penjualan manusia, rehabilitasi, dan memastikan pekerja seks bisa bekerja dengan kondusif bagi mereka yang ingin melanjutkan pekerjaan tersebut di bawah konstitusi India.

UU sudah dibuat sejak tahun 2016, namun tidak disahkan hingga sekarang, sebab itu Mahkamah Agung India membuat perintah tersebut. Kelompok HAM memperkirakan India punya sekitar 900 ribu pekerja seks dan banyak dari mereka terpaksa melakukannya karena kemiskinan.