Kementerian PUPR Raih Penghargaan Zona Hijau Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI, Fahd A Rafiq Beri Ucapan Selamat
Ketua Umum DPP Bapera, Fahd A Rafiq memberikan ucapan selamat kepada Kementerian PUPR atas penghargaan Zona Hijau kualitas tinggi yang diberikan oleh Ombudsman RI.
Organisasi Bapera 
BaperaNews - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih penghargaan Zona Hijau Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023.
Penghargaan Zona Hijau tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI kepada Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta pada Kamis.
Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq menyampaikan selamat kepada Kementerian PUPR atas pencapaian tingkat kepatuhan tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik telah dilaksanakan sejak tahun 2013.
"Saya sangat mengapresiasi capaian Kementerian PUPR yang meraih tingkat kepatuhan tertinggi dalam standar pelayanan publik. Ini membuktikan komitmen dan konsistensi Kementerian PUPR dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat," Ujar Fahd A Rafiq, Selasa (19/12).
Sekjen Kementerian PUPR menyatakan bahwa penghargaan dari Ombudsman merupakan ukuran kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah.
Kementerian PUPR telah mengimplementasikan mal pelayanan publik di Gedung Utama sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
"Tingginya kepatuhan Kementerian PUPR terhadap standar layanan mencerminkan komitmennya dalam melakukan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel." Ujar Fahd A Rafiq, Selasa (19/12).
Sekjen juga mendorong kantor balai Kementerian PUPR di seluruh daerah Indonesia untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik. Kementerian PUPR, dengan prestasi masuk ke zona hijau kualitas tinggi, menjadikannya sebagai salah satu lembaga terkemuka dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Penilaian kepatuhan ini merupakan bagian dari prioritas program reformasi kelembagaan dan birokrasi, yang bertujuan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat pusat maupun daerah.
Penulis : Ahmad G
