Jokowi: ASEAN Tak Boleh Jadi Proksi Pihak Manapun
Presiden Jokowi melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa ASEAN ke-32 tidak boleh menjadi proksi Negara lain untuk rivalitas.
Muhammad Roiyhan 
BaperaNews - Presiden Jokowi menegaskan ASEAN tidak boleh jadi proksi Negara lain untuk rivalitas. Hal ini diungkap oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah menjalankan pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN ke-32.
“Tadi pagi semua menlu ASEAN menjalankan kunjungan kehormatan ke Presiden Jokowi di Istana Merdeka, dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menggarisbawahi dua masalah penting, yaitu ASEAN tidak boleh jadi proksi pihak manapun” tutur Retno Marsudi Jumat (3/2).
Jokowi, jelas Retno Marsudi, menekankan adanya kesatuan dan sentralitas ASEAN, hal itu harus dijaga sebagai modal utama. Yang kedua ialah tentang prinsip demokrasi, hukum, dan HAM yang harus sejalan dengan Piagam ASEAN.
ASEAN juga harus bisa terus tumbuh jadi episentrum pertumbuhan. “Dan hal ini bisa tercapai jika perdamaian dan politik regional terjaga” terangnya.
Pada pertemuan tersebut, menlu Timor Leste berpartisipasi untuk pertama kalinya usai bergabung di ASEAN.
Sebelumnya terjadi krisis politik di Myanmar usai kudeta 2 tahun, Myanmar sendiri ialah bagian dari ASEAN, maka dalam pertemuan Koordinasi ASEAN ke-32 ini juga membahas tentang kasus tersebut.
“Pertemuan didedikasikan untuk membahas masalah Myanmar dengan lebih mendalam, terbuka, dan terus terang sebagai satu keluarga” lanjut Retno Marsudi.
Baca Juga : Resmi! Indonesia Menjadi Ketua ASEAN 2023
Retno Marsudi menyebut Indonesia sebagai Ketua ASEAN akan jalankan tiga pendekatan untuk Myanmar yaitu :
- Melibatkan semua pemangku kepentingan untuk dialog yang inklusif. “Saya membagi keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan” ungkap Retno Marsudi.
- Membangun kondisi kondusif untuk dialog inklusif yakni dengan mengurangi kekerasan di Myanmar dan memberi bantuan kemanusiaan. “Ini untuk membangun kepercayaan dan keyakinan” katanya.
- Mensinergikan bahwa ASEAN peduli bersama PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Negara lain.
Diketahui Myanmar saat ini sedang krisis politik, Junta Myanmar mengambil kekuasaan secara paksa sejak 1 Februari 2021, militer juga menangkap para pejabat Negara seperti Presiden Win Myint dan penasehat Negara Aung San Suu Kyi.
Protes meletus di hampir seluruh wilayah Myanmar, namun militer Myanmar menanggapi dengan kekuatan yang keras dan berlebih, mereka menangkap siapapun warga Myanmar yang menentang pemerintahan bahkan tak segan untuk membunuh siapa saja yang melawan.
Maka hal ini akan jadi salah satu penyelesaian ASEAN, ASEAN tidak boleh jadi proksi menargetkan harus ada kedamaian di semua Negara.
Baca Juga : Hadiri Acara 'Kick Off' ASEAN 2023, Jokowi Gowes Sepeda ke Bundaran HI
