Jakarta Masih Macet Meski Sudah Jalani WFH

BaperaNews - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, menanggapi adanya komentar negatif dari masyarakat terkait kebijakan ASN WFH 50 persen di lingkup Pemprov DKI Jakarta yang disebut sebagai salah satu langkah mengurangi polusi udara dan kemacetan di Jakarta.

ASN Jakarta telah mulai kerja dari rumah dengan porsi 50% namun nyatanya Jakarta macet masih menjadi pemandangan. Heru Budi meminta agar masyarakat tidak menyalahkan kebijakan yang dibuat Pemprov DKI Jakarta.

“Jangan salahkan Pemda kalau Jakarta macet masih terjadi. Maksudnya ini soal ASN WFH 50 persen. Sebab jumlah pegawai di Pemda itu hanya 25.000 loh dan pergerakan manusia di Jakarta ada 25 juta. Jadi harapan saya semua juga bisa ikut WFH tanpa mengurangi pertumbuhan ekonomi, dengan diatur sendiri” kata Heru Budi hari Rabu (23/8).

Heru menyebut jumlah ASN Jakarta memang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan jumlah warga di Jakarta yang bermobilitas.

Maka ia berharap pihak lain seperti perusahaan swasta juga turut aktif terapkan WFH untuk bisa lebih mengurangi polusi udara dan kemacetan Jakarta. Pihaknya juga berjanji akan mengawasi ASN Jakarta yang WFH agar tidak melakukan kegiatan di luar rumah ketika jam kerja. 

Baca Juga : Pemprov DKI Larang ASN Keluyuran Selama WFH 50%

“Saya bisa video call, Saya minta Pak Walikota dimana yang ada ASN WFH 50 persen. Misalnya Kepala Bagian Ekonomi, saya video call, kamu dimana, di rumah?” imbuhnya.

Diketahui Jakarta macet dan banyak polusi udara disebut karena dominasi dari kendaraan pribadi mencapai 40 persen dari sebab lainnya.

Maka jika Pemda maupun perusahaan swasta sama-sama mau bekerjasama untuk WFH dirasa bisa mengurangi polusi udara dan kemacetan lebih baik lagi.

Ada 25 juta orang bermobilitas di Jakarta setiap harinya sementara jumlah ASN hanya 25.000. Jelas adanya ASN WFH 50 persen tidak terlalu berpengaruh untuk mengurangi kemacetan.

Cara terbaik untuk membuat Jakarta lebih lega tentu dengan mengurangi kendaraan bermotor, beralih ke kendaraan umum atau menjalankan sistem kerja dari rumah sebagaimana ketika masa pandemi Covid-19 dulu.

Pemerintah sendiri mengakui sulit untuk membatasi atau melarang penggunaan kendaraan pribadi karena tiap orang punya kebutuhan sendiri-sendiri entah itu bekerja, sekolah, atau kepentingan lainnya sepanjang hari.

Baca Juga : Tak Mau Kalah dari ASN, Buruh Juga Tuntut Kenaikan Gaji