Ironis! Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis Untuk Rapat di Hotel

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar mengungkap anggaran kemiskinan Rp 500 triliun habis hanya untuk rapat di hotel.

Ironis! Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis Untuk Rapat di Hotel
Menteri Pendayagunaan Apatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar ungkap anggaran kemiskinan Rp 500 Triliun habis untuk rapat di hotel. Gambar : menpan.go.id

BaperaNews - Anggaran kemiskinan Rp 500 Triliun habis hanya untuk rapat di hotel. Hal ini diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar, ia menyampaikan kejengkelannya karena berbagai program penuntasan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga Negara tidak ada dampaknya.

Menurutnya, program tersebut selama ini tak sesuai dengan kebutuhan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, anggaran kemiskinan yang disediakan habis begitu saja, tak ada hasil atau dampak yang jelas.

“Kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden Jokowi, dana hampir Rp 500 Triliun yang dipakai untuk anggaran kemiskinan yang disebar di kementerian dan lembaga tidak inline dengan target Pak Presiden, karena K/L sibuk dengan urusannya masing-masing” tutur Abdullah Azwar pada Sabtu (28/1).

Program kemiskinan tidak berdampak, hanya menghabiskan anggaran besar di akhir tahun, mirisnya, program-program tersebut justru dilakukan di hotel-hotel, hanya berupa studi banding, tidak berbuah kebijakan yang jelas.

“Kalau tidak ke depannya akan berulang terus, programnya kemiskinan yang diserap studi banding kemiskinan, banyak rapat soal kemiskinan, studi dokumentasi saja sehingga dampaknya kurang” imbuhnya.

Baca Juga : Terbaru! DPR Lelang Proyek Pengadaan Kalender Senilai Rp 955 Juta

Oleh sebab itu, Abdullah Azwar berharap kementerian dan lembaga di pemerintah pusat maupun daerah bisa benar-benar mengentaskan kemiskinan dan memasukkan kemiskinan ke penilaian Reformasi Birokrasi Tematiknya, jika angka kemiskinan tidak turun, maka aparatur sipil Negara juga tidak akan mendapat tunjangan kinerja.

“Tata kelolanya ini yang kita pelototin, perbaikan proses bisnisnya, datanya, regulasinya, kebijakan, formulasi program, kegiatannya itu bagaimana, supaya bisa tepat sasaran dengan dukungan teknologi” tegasnya.

Tentang anggaran kemiskinan Rp 500 Triliun yang habis untuk rapat di hotel dan seminar kemiskinan itu sebelumnya juga pernah diungkap Abdullah Azwar pada Rabu 28 Desember 2022 lalu, ia menyebut anggaran kemiskinan Rp 500 Triliun yang dikeluarkan Negara nol manfaatnya, menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0%.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2022 ada 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk, dan itu turun 0,6% dari Maret 2021.

Abdullah Azwar menganggap minimnya penurunan kemiskinan itu karena program yang tidak baik, tidak fokus langsung ke masalah, malah dipakai untuk seminar di hotel belaka.

“Ke depannya tidak boleh lagi seminar di hotel tentang kemiskinan, anggaran perlu fokus ke tempat, ke grant-grant, kita harap ke depannya dikelola lebih baik, sehingga anggaran kemiskinan ini bisa berdampak jauh lebih baik, lebih terukur, dan lebih besar hasilnya” tutupnya.

Baca Juga : Kemenkeu: Anggaran Subsidi Kendaraan Listrik Belum Ada Di APBN 2023