Biaya Pembangunan Ibukota Baru Diperkirakan Melonjak Tajam

BaperaNews - Pembengkakan biaya pembangunan ibukota baru yang rencananya akan dipindah ke Kalimantan Timur diprediksikan bakal terjadi menurut penjelasan dari Suryadi Jaya Purnama (Anggota Komisi V DPR RI).

Anggaran dana yang diperkirakan akan menelan biaya hingga 490 triliun rupiah ternyata hanya untuk kebutuhan pemerintahan saja, belum biaya untuk pembangunan lainnya. Realisasinya diprediksi bakal meningkat tajam hingga 3 kali lipat dari prediksi awal.

“Bisa diambil contoh nyata pembangunan yang sedang hangat dibicarakan yakni proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang awalnya diprediksikan bakal menelan biaya 60 triliun rupiah, dalam realisasinya justru menghabiskan anggaran hingga 100 triliun rupiah,” ucap Suryadi Jaya Purnama (Anggota Komisi V DPR RI).

Rancangan Undang Undang mengenai IKLAN tersebut, menurut paparan Suryadi Jaya Purnama (Anggota Komisi V DPR RI) bukanlah hal yang harus segera dipenuhi. Mengingat kondisi perekonomian nasional yang belum stabil akibat dari terjangan badai pandemi yang tak kunjung usai.

Menurut Suryadi Jaya Purnama (Anggota Komisi V DPR RI), dari pembahasan yang dilakukan pemerintah, pemerataan pembangunan harus tetap dilakukan yakni salah satunya dengan memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur.

Dari isu pemindahan ibukota tersebut, masyarakat wajib tahu perihal apa saja masalah yang telah dialami oleh Jakarta sehingga diharuskan untuk memindahkan ibukota.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Fraksi PKS yang duduk di kursi DPR, isu pemindahan ibukota baru ke Kalimantan Timur bukanlah kebutuhan yang sifatnya diprioritaskan. Perlu dilakukan banyak pertimbangan lebih lanjut mengingat biaya yang dibutuhkan akan tidaklah sedikit dan tentu saja akan menguras APBN. Belum lagi kebutuhan operasional negara lainnya yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Dalam kondisi pandemi yang membuat perekonomian menjadi kacau, sebaiknya memprioritaskannya terlebih dahulu. Disamping itu kesehatan juga menjadi agenda prioritas selain kondisi ekonomi nasional. Selanjutnya setelah agenda prioritas tersebut membaik, melanjutkan rencana pemindahan ibukota bisa dipikirkan kembali.

“Pemindahan ibukota baru bukanlah hanya memindahkan pemerintahan saja, tetapi juga memikirkan kota baru yang akan menjadi masa depan bangsa. Terlebih lagi menjadi pusat pemerintahan agar kemajuan bangsa Indonesia bisa segera terwujud,” ujar Pratikno.

Pratikno memberikan penjelasan tersebut setelah dirinya menyerahkan surpres kepada Puan Maharani (Ketua DPR RI) terkait Rancangan Undang Undang IKN.