Sekolah Gratis di Jakarta Siap Dimulai Juli 2025, Termasuk Sekolah Swasta
Pemprov Jakarta akan menerapkan sekolah gratis, termasuk swasta, mulai Juli 2025, hasil MoU DPRD dan Pemprov DKI. Program ini mencakup SD hingga SMA.
BaperaNews - DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 91,1 triliun.
Dalam kesepakatan tersebut, salah satu program utama yang akan diterapkan adalah sekolah gratis di Jakarta, termasuk untuk sekolah swasta, yang akan dimulai pada Juli 2025. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, setelah pertemuan di gedung DPRD DKI Jakarta.
Program sekolah gratis ini mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yaitu SD, SMP, dan SMA di sekolah negeri dan swasta.
Khoirudin menjelaskan bahwa program ini telah ditetapkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sebagai bentuk komitmen bersama untuk memastikan masyarakat Jakarta mendapatkan akses pendidikan yang lebih terjangkau.
"Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri dan swasta," ujar Khoirudin, Sabtu, 2 November 2024, yang dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta.
Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi seluruh anak Jakarta, termasuk yang berada di sekolah swasta dan madrasah, untuk memperoleh pendidikan tanpa beban biaya.
Kesepakatan ini merupakan salah satu prioritas yang dimasukkan dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2025. Anggaran yang diusulkan diharapkan dapat mendukung visi dan misi pembangunan Jakarta, terutama dalam sektor pendidikan.
DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk mengalokasikan dana khusus bagi program sekolah gratis ini sehingga tidak hanya berlaku di sekolah negeri, tetapi juga menyentuh pendidikan di sekolah swasta yang selama ini masih memungut biaya dari siswa.
Dengan adanya sekolah swasta gratis, warga diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini tanpa perlu khawatir akan biaya sekolah.
Dalam sambutannya, Khoirudin menekankan bahwa kesepakatan ini sejalan dengan visi pembangunan Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan sekolah gratis, menurutnya, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses.
DPRD DKI Jakarta juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan serta dukungan terhadap pembangunan Kota Jakarta ke depan, termasuk pelaksanaan program sekolah gratis ini.
"Kita telah menetapkan prioritas yang jelas, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pengembangan daerah," ujarnya.
Baca Juga : DPRD Jakarta Usulkan Program Pendidikan Gratis untuk Madrasah di TA 2025
Program sekolah gratis ini diharapkan tidak hanya mencakup sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta dan madrasah di Jakarta, sehingga lebih banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang dapat menikmati pendidikan berkualitas tanpa biaya.
Penandatanganan MoU mengenai sekolah gratis ini dilakukan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, serta perwakilan DPRD DKI Jakarta yaitu Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Basri Baco.
Dengan adanya MoU ini, diharapkan semua program prioritas, termasuk pendidikan, dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi warga.
Dalam kesempatan tersebut, Khoirudin juga mengundang seluruh pihak untuk bersama-sama bersinergi dalam melaksanakan kebijakan ini, agar program-program yang direncanakan benar-benar terlaksana dengan baik.
Menurut Khoirudin, salah satu tujuan utama dari program sekolah gratis ini adalah untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta, termasuk di sekolah-sekolah swasta yang selama ini masih memerlukan biaya.
Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak semua warga, dan Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan akses sekolah gratis hingga ke tingkat SMA.
Selain fokus pada pendidikan, MoU ini juga mencakup beberapa sektor lain yang menjadi prioritas, seperti kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
Semua prioritas tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan utama warga Jakarta dan sejalan dengan visi-misi Pemprov DKI Jakarta dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.
Program sekolah gratis ini diharapkan menjadi langkah awal yang berdampak langsung bagi warga, terutama di sektor pendidikan.
Sebagai bagian dari komitmen Pemprov dan DPRD, berbagai pihak di Jakarta juga diharapkan dapat memberikan dukungan agar seluruh program pembangunan yang disepakati dapat berjalan sesuai harapan.
Khoirudin menyatakan bahwa pembangunan Kota Jakarta akan lebih efektif jika melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan program sekolah gratis ini.
"Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan ini agar semua program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta," tambahnya.
Baca Juga : Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas