Komisi VII DPR Ngamuk Usai Dituding Pakai Anggaran BRIN
Komisi VII DPR ngamuk usai dituduh memakai anggaran BRIN untuk kepentingan konstituen maupun dirinya.
Rahmadhanty 
BaperaNews - Komisi VII DPR ngamuk membantah memakai anggaran BRIN (Badan Riset & Inovasi Nasional) untuk kepentingan konstituen maupun dirinya sambil mengungkit-ungkit korupsi yang pernah terjadi di BRIN.
Sebelumnya muncul pemberitaan dari media Tempo tentang honor untuk anggota DPR dan konstituennya melalui program MBBM atau masyarakat bertanya BRIN menjawab.
Ketika rapat dengar pendapat bersama BRIN pada Senin (30/1), Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman langsung membahas tentang tuduhan media tersebut.
“Apa yang disampaikan Tempo itu berbeda sekali faktanya dengan kondisi yang ada, hanya merujuk satu kejadian saja di Kalimantan Utara” cetus Maman.
“Karena hanya dari satu kejadian saja di Kalimantan Utara lalu seolah kami semua menerima bahkan segala macam untuk memanfaatkan anggaran Negara bagi kepentingan pribadi kami, saya tegaskan ya, ini 100% fitnah” imbuhnya.
Maman Abdurrahman mengaku DPR memang punya kewajiban membawa dan memperhatikan aspirasi di daerah dalam hal ini konstituen. “Saya pikir itu melekat pada badan kami, ya tentu yang namanya anggota ada dapil perlu ada manfaat pada dapil masing-masing” lanjutnya.
Baca Juga : Ironis! Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis Untuk Rapat di Hotel
Namun masalahnya menurut Maman Abdurrahman, program terkait BRIN termasuk MBBM di tahun 2022 itu cuma terealisasi Rp 100 Miliar dari dana total Rp 800 Miliar.
“Pertanyaan saya sederhana, yang Rp 700 Miliar itu kemana? Itu seolah kita yang gunakan, faktanya tidak, fitnah itu, seakan-akan kami ini lakukan pembenahan di anggaran riset Negara” ucapnya.
Anggota Komisi VII DPR ngamuk lainnya Ramson Siagian menyampaikan hal serupa, mempertanyakan kemana anggaran MBBM Rp 300 juta.
“Amplop untuk masyarakat ada 200 orang Rp 50 ribu, dikali jadi Rp 30 juta. Untuk konsumsi sekitar Rp 100 dikali 200 orang itu Rp 20 juta. Totalnya Rp 50 juta. Digunakan yang lain-lain gimana anggarannya itu Rp 300 juta? sambung Ramson.
DPR Yakin BRIN Korupsi
Anggota Komisi VII DPR kemudian merasa yakin bahwa BRIN korupsi. “Setelah BRIN dibuat, itu banyak masalah, baik masalah di internal BRIN sampai sesama periset, dalam hal ini saya lepaskan tanggung jawab secara penuh kepada BRIN” Maman Abdurrahman menimpali.
“Usul adakan audit, banyak yang dikorupsi itu, saya yakin seyakin-yakinnya” ujar anggota DPR lain Gandung Pardiman.
Rapat yang dipenuhi dengan drama Komisi VII DPR ngamuk akhirnya menghasilkan dua rekomendasi yakni Komisi VII DPR lakukan audit tentang anggaran BRIN, dan yang kedua mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN karena banyak masalah di BRIN.
BRIN Janji Lakukan Penyelidikan
Kepala Brin Laksana Tri Handoko berjanji akan selidiki anggaran BRIN yang disebut dikorupsi. “Kami akan segera lakukan investigasi internal tentang masukan yang disampaikan bapak ibu sekalian” pungkas Laksana singkat.
Baca Juga : DPR Anggarkan Rp 1,5 M Untuk Pembelian 100 TV 43 Inch, Harga Per Unitnya Jadi Pertanyaan
