Kepala BSSN Sebut Serangan Bjorka Intensitas Rendah, Tak Sampai Lumpuhkan Sistem Negara

BaperaNews - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menyebut kebocoran data atau dokumen yang terjadi akibat ulah hacker Bjorka bukanlah masalah serius.

Hinsa Siburian juga menyebut bahwa ancaman dari hacker Bjorka dalam intensitas rendah.

Hal itu Hinsa Siburian ungkap dalam keterangan persnya di kantor BSSN Sawangan, Depok pada Selasa (13/9).

“Jadi tingkatan ancaman di ruang siber itu mulai dari intensitas rendah, sedang, tinggi, kalau dilihat, kategori atau serangan yang bersifat mencuri data itu masih intensitas rendah” ujarnya.

Adapun serangan yang masuk intensitas tinggi menurut Kepala BSSN ialah serangan yang bisa melumpuhkan sistem dan infrastruktur Negara.

“Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang sampai intensitas tinggi yaitu yang melumpuhkan sistem elektronik atau infrastruktur informasi vital kita” terangnya.

Negara - negara lain di dunia pun, lanjutnya, juga tidak sepenuhnya aman atau kebal dari serangan hacker. Untuk itu, ia meminta masyarakat tetap tenang namun juga waspada.

Baca Juga : Hacker Bjorka Umbar Data Puan, Erick Thohir, Anies Hingga Luhut, Makin Meresahkan?

Sedangkan Menkominfo Johnny G. Plate menyebut kebocoran data yang dilakukan hacker Bjorka masih dalam data umum, bukan data spesifik. Begitu pula pendapat Menko Polhukam Mahfud MD, ia menyebut, data yang dibagikan hacker Bjorka tidak berhubungan dengan rahasia Negara, sebab itu, menurutnya belum membahayakan Negara.

Presiden Jokowi sendiri telah membuat tim khusus untuk mengatasi aksi dan ancaman dari hacker Bjorka, namun belum ada informasi detail tentang tugas, fungsi, atau kapan timsus tersebut mulai bertugas.

Aksi Terbaru Bjorka

Hacker Bjorka sebelumnya viral karena aksinya mengunggah data 1,3 Miliar registrasi kartu SIM, data KPU, hingga identitas pribadi para pejabat Indonesia.

Aksi terbaru dari hacker Bjorka menyebut sejumlah pejabat Indonesia belum melakukan vaksin booster Covid-19, padahal mereka sendiri yang membuat aturan dan menegaskan tentang kewajiban vaksin Covid-19.

Nama - nama tersebut ialah Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Marives Luhut Binsar, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Menkominfo Johnny G. Plate. Semuanya belum vaksin booster.

Jubir Menkes RI Mohammad Syahril menyebut data dari hacker Bjorka tersebut belum tentu benar, namun ia tidak berkomentar banyak.

“Kita masih menunggu penjelasan dari Kominfo dengan cyber-nya dengan Polri atau BIN kita tunggu dulu, pertanyaan wartawan belum bisa kita komen karena hacker Bjorka yang buat. Ya kalau betul, kalau enggak?," ujarnya (13/9).

Baca Juga : Jokowi Bentuk Tim Khusus Atasi Serangan Hacker Bjorka dan Maraknya Kebocoran Data