Kades dan Sekdes Nekat Jual 150 Hektar Hutan Nasional di Riau, Raup Untung Rp1,67 Miliar

BaperaNews - Kasus penjualan ilegal hutan nasional seluas 150 hektare di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, akhirnya terungkap.

Kepala Desa (Kades) Siambul, Zulkarnaen, dan Sekretaris Desa (Sekdes) Siambul, Waryono, diduga berkomplot menjual kawasan hutan yang masuk dalam Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT).

Dari transaksi tersebut, kedua tersangka meraup keuntungan sebesar Rp1,67 miliar.

Kasus ini mulai diselidiki oleh Kepolisian Resor (Polres) Inhu setelah patroli gabungan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), petugas TNBT, dan Polres Inhu pada Rabu (27/3/2024).

Dalam patroli tersebut, petugas menemukan alat berat jenis buldoser yang tengah digunakan untuk merambah hutan.

Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa pembeli lahan adalah Usman dan Nuriman. Keduanya membeli tanah tersebut dari Sekdes Waryono dan Kades Zulkarnaen dengan rencana mengubahnya menjadi kebun sawit.

Awalnya, Usman dan Nuriman menyerahkan uang sebesar Rp650 juta kepada Waryono. Namun, setelah menerima pembayaran, Waryono melarikan diri.

Agar transaksi tetap berlangsung, pembeli kemudian membayar langsung kepada Zulkarnaen, hingga total transaksi mencapai Rp1,67 miliar.

Peran Waryono dalam kasus ini cukup besar. Ia mencari pembeli serta mencetak 75 persil surat sporadik yang kemudian ditandatangani oleh Kades Zulkarnaen dan diserahkan kepada pembeli.

Selain itu, Zulkarnaen juga menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) untuk membuka lahan, yang kemudian digunakan oleh Junaidi, seorang pemborong, dalam pembuatan jalan di kawasan hutan yang telah dijual.

Baca Juga : Bareskrim Geledah Kantor dan Rumah Kades Kohod Tangerang Terkait Pagar Laut

Setelah melakukan penyelidikan, Polres Inhu menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu:

• Zulkarnaen (Kades Siambul)
• Waryono (Sekdes Siambul)
• Usman (pembeli lahan)
• Nuriman (pembeli lahan)
• Junaidi (pemborong yang membuka lahan)

Kelima tersangka kini telah ditahan. Berkas perkara untuk Zulkarnaen, Nuriman, dan Junaidi sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Sementara itu, Usman dan Waryono masih dalam tahap penyidikan sejak ditahan pada 13 Januari 2025.

Selain kasus di Riau, aksi jual beli hutan produksi juga menuai protes warga di Dusun Perumnas, Desa Sekar Biru, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat. Warga menolak dugaan penjualan ilegal lahan hutan produksi seluas 3 hektare.

Pada Selasa (7/1/2025), warga melakukan aksi pemagaran lahan menggunakan batang kayu sebagai bentuk penolakan. Menurut salah satu warga, Rizal (60), hutan produksi tersebut menjadi sumber mata pencaharian warga selama bertahun-tahun.

"Selama ini, lahan itu dijadikan kebun akasia, tempat mencari madu, dan kulat sisik. Kami menolak keras lahan ini dijualbelikan," ungkap Rizal.

Warga juga berencana melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian jika tidak ada penyelesaian di tingkat desa.

Camat Parittiga, Adhian Zulhajjany, menyatakan pihaknya siap memfasilitasi penyelesaian masalah secara kekeluargaan, tetapi menegaskan bahwa perizinan pengelolaan hutan berada di bawah kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi.

Kasus penjualan hutan nasional seperti yang terjadi di Riau dan Bangka Barat menyoroti pentingnya pengawasan terhadap lahan-lahan yang memiliki status hutan produksi maupun kawasan taman nasional.

Aparat terus berupaya menindak tegas pelaku perambahan dan perdagangan ilegal kawasan hutan demi menjaga kelestarian lingkungan.

Baca Juga : Kades di Melawi Digrebek Istri Sah saat Asyik Berduaan di Hotel Bareng Guru Paud