Bareskrim Geledah Kantor dan Rumah Kades Kohod Tangerang Terkait Pagar Laut
Bareskrim Polri geledah kantor dan rumah Kades Kohod terkait kasus pagar laut di Tangerang. Dugaan pemalsuan dokumen jadi fokus penyelidikan.

BaperaNews - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah kantor dan rumah Kepala Desa (Kades) Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Senin (10/2) malam.
Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan kasus pagar laut yang sedang diusut kepolisian.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, membenarkan penggeledahan tersebut.
"Iya benar, kami telah melakukan penggeledahan terkait kasus pagar laut di wilayah Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten," ujarnya.
Sebanyak 20 personel diterjunkan dalam operasi ini, yang dibagi menjadi tiga tim. Tim pertama memeriksa kantor Desa Kohod, tim kedua menggeledah kediaman Kades Kohod, Arsin, dan tim ketiga menyisir rumah Sekretaris Desa Kohod.
Penggeledahan kantor Desa Kohod dilakukan dengan prosedur resmi. Sebelum memasuki gedung, penyidik Bareskrim terlebih dahulu menunjukkan surat tugas kepada penjaga kantor desa.
Setelah mendapat izin masuk, mereka langsung menuju ruang kerja Kades Kohod dan Sekretaris Desa untuk mengumpulkan berkas yang diperlukan dalam penyelidikan.
Dalam operasi ini, petugas juga membawa tim dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan Inafis Polresta Tangerang untuk mendokumentasikan barang bukti. Berkas yang ditemukan kemudian disita sebagai bagian dari pengusutan kasus pagar laut.
Selain kantor desa, penyidik juga menggeledah rumah pribadi Kades Kohod dan Sekretaris Desa. Petugas memeriksa dokumen-dokumen penting yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
Baca Juga : Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Pecat 6 Pejabat Buntut Kasus Pagar Laut di Tangerang
Istri dan keluarga Kades Kohod turut diperiksa penyidik di kantor Polsek Pakuhaji. Pemeriksaan ini bertujuan menggali informasi lebih lanjut mengenai kasus pagar laut, khususnya terkait dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang menjadi dasar hukum proyek tersebut.
Saat pemeriksaan berlangsung, istri dan keluarga Kades Kohod diminta menandatangani beberapa dokumen yang diduga merupakan berita acara perkara (BAP).
Setelah proses ini selesai, mereka meninggalkan kantor polisi tanpa memberikan pernyataan kepada media.
Kasus pagar laut di Desa Kohod kini memasuki tahap penyidikan setelah ditemukan unsur pidana. Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada Selasa (4/2), penyidik Bareskrim menduga adanya tindak pidana pemalsuan surat terkait proyek tersebut.
Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan bahwa penyelidikan saat ini masih berfokus pada dugaan pemalsuan dokumen. Namun, kepolisian juga membuka kemungkinan untuk menelusuri adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus ini.
"Saat ini kami masih pada lingkup membuktikan tentang pemalsuan. Nanti seiring waktu, kami pasti akan mengarah ke sana (TPPU)," ujar Djuhandhani.
Hingga saat ini, sebanyak 12 orang saksi telah dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus pagar laut. Penyidik juga berencana kembali memanggil beberapa saksi guna mendalami temuan baru dalam kasus ini.
Baca Juga : Debat dengan Menteri ATR, Kades Kohod Ngotot Lahan Pagar Laut di Tangerang Dulunya Empang