Fahd A Rafiq Mendukung Pemerintah Dalam Mengembangkan Dua Ratus Lebih Proyek di Dalam PSN (Proyek Strategis Nasional)

BaperaNews - Sejak tahun 2016, Pemerintah Indonesia telah menerapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai bagian dari upayanya untuk mengatasi defisit infrastruktur dan menanggulangi penurunan investasi pasca krisis global 2008-2012.

Saat itu, Infrastructure Stock Indonesia hanya mencapai 38% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata negara maju yang memiliki sekitar 70% dari PDB yang diinvestasikan dalam infrastruktur.

Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq menyebutkan bahwan perubahan pada segi ekonomi ini harus dibangun dengan kerjasama berbagai pihak, nantinya pasti akan berdampak baik bagi perekonomian bangsa Indonesia.

“Pembangunan infrastruktur ini diharapkan menjadikan Indonesia berada pada titik ekonomi tertingginya dikarenakan perencanaan yang panjang serta adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.” Ujar Fahd A Rafiq, Rabu (4/10).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur yang masif dan berdampak signifikan. Ini diakui sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Namun, kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp4.796,2 triliun tidak dapat sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai solusi, pemerintah menyusun daftar PSN sebagai turunan langsung dari RPJMN 2015-2019. Proyek yang masuk dalam daftar PSN diberikan fasilitas seperti percepatan perizinan, prioritas penyiapan proyek, dan penyederhanaan proses birokrasi. Walaupun persyaratan perizinan tetap ada, Pemerintah mengawasi prosesnya secara langsung.

Perubahan dalam daftar PSN dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Swasta, atau BUMN/D untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur. Kriteria kelayakan PSN meliputi nilai ekonomis yang tinggi, bukan hanya nilai proyek itu sendiri. Idealnya, PSN memiliki tingkat pengembalian ekonomi (Economic Interest Rate of Return, EIRR) dalam quartile teratas dari proposal yang diajukan.

Proses evaluasi PSN dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan melibatkan banyak pihak, termasuk Pemerintah Daerah. Evaluasi ini mempertimbangkan tiga kriteria utama: kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Selain itu, pertimbangan tambahan mencakup waktu penyelesaian proyek, pembiayaan tanpa menggunakan APBN, dan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

“Proyek ini akan membutuhkan waktu, dua ratus lebih proyek akan diangkat guna mengangkat konektivitas kemudian juga akan ada daya saing yang berjalan serta ketahanan ekonomi Indonesia yang telah dirancang strateginya.” Ujar Fahd A Rafiq, Rabu (4/10).

Hasil dari evaluasi PSN diumumkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan disampaikan secara teratur melalui Laporan Semester KPPIP yang dapat diakses oleh publik. Saat ini, terdapat 211 proyek PSN dalam 14 sektor yang diharapkan akan meningkatkan konektivitas, daya saing, dan ketahanan ekonomi Indonesia.

PSN adalah langkah penting dalam mengatasi tantangan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan pemerintah berkomitmen untuk menjalankannya dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Penulis : Ahmad G