Fahd A Rafiq Mendorong Kepatuhan dan Inovasi, Indonesia Siap Menghadapi Regulasi EUDR

Bapera News - Kementerian Pertanian Indonesia mempercepat langkah dalam menerapkan kebijakan yang mendukung ketertelusuran dan keberlanjutan dalam produksi komoditas perkebunan. 

Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap regulasi EUDR (Peraturan Deforestasi Uni Eropa) yang menetapkan standar ketat terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan.

Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq menyatakan bahwa kepentingan pemerintah untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat memakmurkan petani.

“Kita harus menyadari pentingnya pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga memberikan dukungan yang memadai bagi para pelaku usaha, terutama petani.” ujar Fahd A Rafiq pada Sabtu (10/2).

Dalam sebuah acara workshop yang diadakan baru-baru ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto, menyoroti pentingnya upaya percepatan tata kelola perkebunan melalui sistem ketertelusuran daring (E-STDB), serta sertifikasi seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) untuk produk sawit. 

Langkah-langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat daya saing produk perkebunan Indonesia di pasar Uni Eropa.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan juga menekankan perlunya pemahaman yang mendalam terhadap regulasi EUDR dan bagaimana dampaknya terhadap komoditas utama Indonesia seperti sawit, karet, kopi, dan kakao. 

Untuk itu, kerjasama dengan lembaga seperti LPP Agro Nusantara sangat diperlukan dalam menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk mempersiapkan pelaku industri perkebunan dalam menghadapi perubahan kebijakan.

“Kita perlu menggarisbawahi pentingnya diplomasi ekonomi yang kuat dalam menghadapi perubahan regulasi di pasar internasional. Dia menegaskan perlunya dialog aktif dengan mitra dagang dan negara-negara penghasil komoditas serupa untuk mencari solusi bersama dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta perdagangan global.” imbuh Fahd A Rafiq pada Sabtu (10/2).

Dalam konteks global, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Prayudi Syamsuri, menyoroti pentingnya diplomasi dan negosiasi dengan Uni Eropa serta negara-negara lain yang memproduksi dan mengekspor komoditas perkebunan. 

Prayudi menyatakan bahwa workshop ini akan menjadi sarana penting bagi pemerintah Indonesia dalam memahami kebijakan EUDR dan menemukan strategi untuk tetap bersaing di pasar internasional.

Workshop ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang implikasi regulasi EUDR terhadap komoditas perkebunan Indonesia, serta mendorong inovasi dan kepatuhan dalam rangka memastikan keberlanjutan sektor perkebunan. 

Melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga terkait, Indonesia siap menghadapi tantangan baru dalam memenuhi standar global dalam produksi komoditas perkebunan.

Penulis : AG