Demi Tingkatkan Angka Kelahiran, Tokyo Akan Gratiskan Layanan Penitipan Anak atau Daycare
Tokyo gratiskan daycare mulai September 2025 untuk anak kedua dan seterusnya, upaya mengatasi penurunan angka kelahiran dan mendukung keluarga miliki lebih banyak anak.
Radhita 
BaperaNews - Pemerintah Tokyo berencana membuat layanan penitipan anak atau daycare menjadi gratis mulai September 2025.
Kebijakan ini diumumkan oleh Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, sebagai salah satu langkah untuk mengatasi penurunan angka kelahiran yang semakin mengkhawatirkan di Jepang.
"Jepang menghadapi krisis penurunan jumlah anak, dan kondisi ini tidak akan hilang. Kita tidak memiliki waktu luang untuk menangani masalah ini," ujar Koike, dikutip dari Channel NewsAsia.
Langkah pemerintah Tokyo ini disebut sebagai inisiatif pertama di tingkat regional di Jepang. Saat ini, layanan daycare umum di Jepang hanya tersedia untuk orang tua yang bekerja.
Namun, dengan kebijakan baru ini, akses akan diperluas ke seluruh rumah tangga, tanpa memandang status pekerjaan.
Sebagai tambahan, layanan daycare gratis akan diberikan khusus untuk anak kedua dan seterusnya. Tujuan utamanya adalah meringankan beban finansial keluarga yang ingin memiliki lebih dari satu anak.
Baca Juga: Tokyo Akan Terapkan Aturan Kerja 4 Hari dalam Sepekan Mulai April 2025
Jepang saat ini menghadapi penurunan populasi akut yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Data dari Kementerian Kesehatan Jepang pada 2023 mencatat hanya ada 727.277 kelahiran sepanjang tahun tersebut.
Tingkat kesuburan di Jepang juga sangat rendah, yakni hanya 1,2, jauh dari angka 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan stabilitas populasi.
Dengan populasi yang terus menurun, pemerintah Jepang mulai fokus pada kebijakan yang mendukung kelahiran dan pengasuhan anak.
Program daycare gratis yang akan diterapkan di Tokyo diharapkan menjadi contoh bagi wilayah lain di Jepang untuk menghadapi tantangan demografi ini.
Selain membuat layanan daycare gratis, Gubernur Koike juga berencana memperkenalkan sistem kerja empat hari dalam sepekan untuk pegawai negeri sipil (PNS) di Tokyo. Rencana ini dijadwalkan mulai berlaku pada April 2025.
"Kita akan menilai gaya kerja dengan fleksibel, memastikan tidak ada yang harus memilih antara karier mereka dan kewajiban seperti melahirkan atau mengasuh anak," jelas Koike.
Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga lebih banyak orang merasa nyaman untuk menjadi orang tua.
Biaya pengasuhan anak di Jepang dikenal tinggi, menjadi salah satu faktor utama rendahnya tingkat kelahiran.
Dengan menggratiskan layanan daycare, pemerintah Tokyo berharap dapat mengurangi tekanan finansial pada keluarga dan mendorong lebih banyak pasangan untuk memiliki anak.
Baca Juga: Jepang Tawarkan Turis Asing untuk Rasakan Jadi Murid di Sekolah, Biayanya Rp3,1 Juta
