Demi Kurangi Pengeluaran Negara, Presiden Maladewa Pecat 7 Menteri dan 43 Wakil Menteri

BaperaNews - Presiden Maladewa Mohamed Muizzu memberhentikan lebih dari 225 pejabat politik, termasuk sejumlah menteri, pada Selasa (15/10).

Langkah ini diumumkan oleh Kantor Kepresidenan Maladewa sebagai bagian dari upaya merampingkan anggaran di tengah krisis keuangan yang dialami negara kepulauan tersebut.

Keputusan pemecatan massal ini dilakukan setelah Muizzu resmi menjabat sebagai Presiden Maladewa tahun lalu. Kebijakan ini menargetkan para pejabat politik yang diangkat pada masa pemerintahan Muizzu dengan tujuan untuk merampingkan operasional pemerintah.

Kantor Kepresidenan menyatakan bahwa pengurangan jumlah pejabat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik sekaligus merespons kondisi keuangan negara yang kritis.

"Pengurangan yang signifikan dalam pengangkatan politik ini sejalan dengan upaya presiden untuk merampingkan operasi pemerintahan dan memastikan penggunaan dana publik yang lebih efisien,” demikian pernyataan dari Kantor Kepresidenan yang dikutip AFP.

Dari lebih dari 225 pejabat yang diberhentikan, tercatat tujuh menteri negara, 43 wakil menteri, dan 178 direktur politik. Belum ada keterangan resmi mengenai tugas khusus para pejabat tersebut sebelum diberhentikan.

Kantor Kepresidenan juga tidak mengungkapkan jumlah pejabat politik yang masih aktif di bawah pemerintahan Muizzu setelah pengurangan ini.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menghemat anggaran hingga 370.000 dolar AS atau sekitar Rp 5,7 miliar setiap bulannya.

Langkah ini diambil di tengah tekanan keuangan yang berat, di mana Maladewa berupaya menghindari krisis utang tanpa meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF), sebagaimana dinyatakan pemerintah pada September lalu.

Kebijakan pengurangan pejabat ini diambil di tengah tantangan ekonomi serius, terutama terkait utang luar negeri yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Baca Juga : Mantan Presiden Filipina, Duterte Daftar Sebagai Calon Wali Kota Davao

Data pemerintah menunjukkan pada kuartal pertama 2024, utang luar negeri Maladewa mencapai 3,37 miliar dolar AS, sekitar 45% dari produk domestik bruto (PDB). Dari jumlah tersebut, 20% merupakan pinjaman dari China dan sekitar 18% berasal dari India.

Meski dikenal sebagai destinasi wisata mewah, Maladewa menghadapi tekanan geopolitik dari China dan India. Kedua negara ini merupakan mitra ekonomi utama yang bersaing dalam memberikan bantuan finansial dan pengaruh di kawasan tersebut.

Dalam konteks geopolitik, China dan India terus mempererat hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Maladewa.

Sejak menjabat sebagai presiden, Muizzu menyatakan apresiasi kepada China atas dukungan finansialnya dalam bentuk bantuan pembangunan. Beijing telah berkomitmen untuk menyalurkan dana tambahan bagi pembangunan infrastruktur di Maladewa.

Di sisi lain, India juga terus memberikan dukungan finansial. Pada awal bulan ini, Muizzu melakukan kunjungan resmi ke India dan bertemu Perdana Menteri Narendra Modi. India menyatakan komitmennya untuk membantu stabilitas ekonomi Maladewa di tengah tekanan utang dan kondisi ekonomi global.

Sebelumnya, pemerintah Maladewa menyatakan bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi bersifat “sementara” dan menolak opsi untuk meminta dana talangan dari IMF, meski lembaga keuangan internasional memperingatkan risiko gagal bayar.

Pemerintahan Muizzu optimistis bahwa dengan pengurangan belanja negara serta dukungan internasional, Maladewa dapat mengelola utang dan mempertahankan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Dalam rangka penghematan anggaran, pemerintah memprioritaskan efisiensi dengan memangkas jumlah pejabat politik. Presiden Mohamed Muizzu berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan keuangan negara dan menjaga Maladewa dari ancaman krisis utang.

Baca Juga : Jelang Pemilu 27 Oktober, PM Jepang Bubarkan Parlemen