Apakah Cuti Haid Dan Melahirkan Dihapus Di Perppu Cipta Kerja?

BaperaNews - Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) dikabarkan menghapus hak cuti haid dan cuti melahirkan bagi pekerja wanita.

Namun Kementerian Ketenagakerjaan dengan tegas membantah isu cuti haid dan cuti melahirkan dihapus di Perppu Cipta Kerja. Jadi, apakah cuti haid dan cuti melahirkan dihapus di Perppu Ciptaker?

Pasal 81 dan 82 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyebut pekerja atau buruh wanita berhak mendapatkan cuti haid dan cuti melahirkan, namun tidak ada penjelasan tentang hal tersebut di Perppu Ciptaker.

“Pekerja atau buruh wanita dalam masa merasakan sakit haid dan memberitahukannya kepada pengusaha, maka tidak wajib bekerja di hari pertama dan hari kedua haid” bunyi Pasal 81 ayat 1 UU Ketenagakerjaan.

“Pekerja atau buruh wanita berhak mendapat istirahat 1,5 bulan sebelumnya ia melahirkan anak dan 1,5 bulan usai ia melahirkan sesuai dengan perhitungan dokter kandungan atau oleh bidan” bunyi Pasal 82 ayat 2 UU Ketenagakerjaan.

Baca Juga : Simak Ketentuan Pesangon Korban PHK Dalam Perppu Ciptaker!

Sedangkan pada Perppu Cipta Kerja, UU 11/2020 tentang Cipta kerja, masalah cuti dimuat di Pasal 79. Namun dijelaskan bahwa cuti haid dan cuti melahirkan untuk pekerja wanita maupun upahnya selama ia mengambil cuti tersebut tidak dijamin di Perppu Ciptaker.

“Cuti yang dimaksud pada ayat 1 huruf b wajib diberikan kepada pekerja yakni cuti tahunan minimal 12 hari kerja usai pekerja tersebut bekerja selama 12 bulan terus menerus” bunyi Pasal 79 ayat 3 Perppu Ciptaker tentang cuti bekerja.

Cuti haid dan cuti melahirkan diatur pada produk turunan seperti pada perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau sesuai peraturan perusahaan, hal ini tercantum pada Pasal 79 ayat 5 Perppu Ciptaker.

Di sisi lain, UU Ketenagakerjaan menyebut pekerja wanita yang mengambil hak cuti tetap berhak mendapat gaji, dijamin di Pasal 93 ayat 1 huruf b untuk cuti haid dan Pasal 84 untuk cuti melahirkan.

Maka Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro membantah adanya isu cuti haid dan cuti melahirkan dihapus di Perppu Ciptaker.

“Masih ada, di UU 13/2003, karena tidak diubah, maka tidak dituangkan di Perppu Cipater. Jadi acuannya di UU 13/2003 itu tentang cuti haid di Pasal 81 dan cuti melahirkan di Pasal 82.

Logikanya itu ga mungkin Indonesia melarang cuti haid atau menghapus cuti melahirkan, itu sangat tidak mungkin” tegasnya pada Jumat (6/1).

Baca Juga : Penuh Kontroversi, Ini Link Download Perppu Cipta Kerja!