Wapres Gibran Perintahkan dengan Tegas Penghapusan Jalur Zonasi dalam PPDB
Wapres Gibran usulkan penghapusan jalur zonasi dalam PPDB, soroti masalah pemerataan guru dan fasilitas pendidikan. Sistem baru diharapkan lebih inklusif dan efektif.
Radhita
BaperaNews - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara tegas menyampaikan permintaannya untuk menghapus jalur zonasi dalam mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Pernyataan tersebut disampaikan pada acara Pembukaan Tanwir I Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, yang turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti.
Dalam sambutannya, Wapres Gibran menyoroti tantangan implementasi kebijakan zonasi di berbagai daerah.
“Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan,’” ujar Gibran. Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan Wakil Presiden mengenai perlunya reformasi pada sistem PPDB saat ini.
Wapres Gibran sebelumnya telah membahas isu serupa dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah yang melibatkan kepala dinas dari seluruh Indonesia.
Menurut Gibran, meskipun kebijakan zonasi bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, pelaksanaannya menghadapi hambatan signifikan.
Ia menyoroti dua masalah utama yang menghambat keberhasilan zonasi:
- Distribusi Guru: Pemerataan jumlah dan kualitas guru di berbagai wilayah belum tercapai sepenuhnya.
- Fasilitas Pendidikan: Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata di seluruh daerah.
“Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” jelasnya.
Menanggapi isu ini, Kemendikdasmen telah menjaring berbagai masukan melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) 8 Kajian Kebijakan Pendidikan.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan bahwa kebijakan zonasi telah dibahas secara mendalam bersama kepala dinas pendidikan dari berbagai daerah.
Baca Juga : Gibran Ungkap Surat ke Nadiem Soal Zonasi dan UN yang Tak Pernah Ditanggapi
“Dalam kunjungan ke daerah, saya juga menerima masukan dari dinas pendidikan, guru, dan berbagai kalangan di daerah terkait bagaimana PPDB dan zonasi ini dapat diselenggarakan dengan baik,” ungkap Abdul Mu’ti.
Direktur SMA, Winner Jihad Akbar, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, menambahkan bahwa pemerintah daerah (Pemda) mendukung penyempurnaan kebijakan zonasi.
Menurutnya, mekanisme berbasis zonasi sejalan dengan upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Namun, implementasinya membutuhkan peningkatan, seperti pelibatan sekolah swasta dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pemerataan guru berkualitas.
Aspirasi pemerintah daerah menyoroti sejumlah rekomendasi, di antaranya:
- Pemerataan Guru Berkualitas: Langkah nyata diperlukan untuk mendistribusikan tenaga pendidik secara merata di seluruh wilayah.
- Revitalisasi Sekolah: Perbaikan dan peningkatan fasilitas pendidikan agar semua sekolah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Optimalisasi Anggaran: Pelibatan sekolah swasta dengan pembiayaan dari APBD untuk mendukung pemerataan mutu pendidikan.
Meski terdapat keinginan untuk menghapus jalur zonasi, kebijakan PPDB saat ini dinilai masih relevan dengan beberapa penyesuaian.
Mekanisme lain, seperti jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua, juga menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan.
Selain masalah zonasi, Wapres Gibran juga menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan. Ia mengusulkan penerapan pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (AI) dan coding sejak dini untuk menciptakan talenta digital yang siap bersaing di masa depan.
Dengan usulan penghapusan jalur zonasi, pemerintah diharapkan dapat menciptakan sistem PPDB yang lebih inklusif dan efektif, sembari memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga : Wapres Gibran Minta Kajian Ulang Sistem Zonasi dan Ujian Nasional
