Walikota Malang Minta Lurah Dan Camat Gunakan Aplikasi Michat, Untuk Memantau Prostitusi Online

BaperaNews - Walikota Malang, Sutiaji akhir-akhir mendapat sorotan karena statement Halal City untuk wilayahnya dan meminta seluruh aparat desa di wilayahnya install aplikasi Michat, dengan maksud mencegah prostitusi online.

Menurutnya, aplikasi tersebut sering dipakai pelaku prostitusi untuk menjajakan diri secara online atau disebut Open BO. “Kami mohon untuk lurah dan camat di Malang semuanya install Michat untuk memantau prostitusi online di wilayah masing-masing” ujarnya hari Senin 14 Maret 2022.

Ia menegaskan install Michat tersebut tidak merujuk pada kepentingan pribadi, “Ini bukan untuk memantau ASN, tapi untuk memantau prostitusi online, kemarin saja di Kelurahan Tlogomas sudah terjaring 15 pelaku prostitusi online” lanjutnya.

Kepala Satpol PP Malang, Handi Priyanto juga menyebut sering menemukan anak-anak di bawah umur ketika menggrebek prostitusi online, “Kami melacak lokasi dari tindak lanjut teman-teman di lapangan, tidak selalu terkait aplikasi, karena itu berhubungan dengan UU ITE” ucapnya.

Baca Juga: Pemprov DKI Siapkan Sanksi Terkait Polusi Abu Batu Bara Marunda

Selain meminta lurah dan camat untuk untuk install aplikasi Michat, Sutiaji juga mendapat sorotan karena menyebut wacana Halal City untuk kota Malang, namun ia membantah pernah mengeluarkan statement tersebut. “Gini ya, sata tidak pernah membuat statement aneh-aneh sehingga ada yang namanya Halal City” ujarnya kepada awak media di Balai Kota Malang Jumat 18 Februari 2022.

Ia mengakui, ia sering menyampaikan The Future Kota Malang, dimana salah satunya ada konsep Malang halal, namun ia tidak bermaksud untuk mengartikan halal, “Karena Malang ini kota wisata, disini adalah wisata kuliner, halal diwujudkan dalam center of halal tourism, maka harus ada jaminan untuk masyarakat yang datang ke Malang ini benar-benar bisa menikmati wisata yang ada disini” lanjutnya.

Sutiaji meminta agar tidak ada isu yang menebar tentang SARA sebab menurutnya sudah jadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberi jaminan kepastian bagi warganya, “Mohon sekali lagi jangan dikaitkan dengan urusan SARA, jadi bukan kalau Malang itu maksudnya Malang Syar’i, itu salah besar” jelasnya.

Sebelumnya memang heboh berita adanya spanduk Malang Tolerant City not Halal City muncul di alun-alun Tugu depan Balai Kota Malang, pemasangan spanduk diduga merespon statement Sutiaji tersebut.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Malang, Harvard Kurniawan juga mengomentari statement Walikota Malang Sutiaji, “Pak Walikota Malang menyebut ingin menggandeng Dewan KAHMI untuk menggagas Halal City, awal statement nya dari sana, nah inilah yang jadi bola liar” ujarnya Jumat 18 Februari 2022.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Hotel Terapung Tampung 2.600 Wisatawan MotoGP