Utang RI Bertambah Mencapai 5 T

Baperanews - Menteri Keuangan, Sri Mulyani melaporkan utang Indonesia di masa periode Presiden Jokowi atau tahun 2015-2022 bertambah menjadi Rp 5.125,1 Triliun.

Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo menyebut penambahan hutang di 7 tahun masa pemerintahan tersebut memang cukup besar, namun lebih rendah dibanding belanja negara di periode yang sama.

“Sepanjang tahun 2015-2022 ada penambahan utang  Indonesia menjadi Rp 5.125,1 Triliun, namun masih lebih rendah dibanding jumlah belanja prioritas seperti untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur sebesar Rp 8.921 Triliun” tutur Yustinus pada Senin (5/6).

Pertumbuhan Aset Negara Lebih Besar dari Jumlah Utang

Menurutnya, belanja yang lebih besar dari utang Indonesia tersebut artinya memberi manfaat jauh lebih besar untuk masyarakat. Sebab meski uang bertambah untuk belanja, kebutuhan masyarakat tidak berkurang justru meningkat per tahunnya.

“Jadi manfaatnya melebihi utang negara” imbuhnya.

Yustinus juga mengungkap pertumbuhan aset milik negara jauh lebih besar dibanding jumlah hutang dan ini tercermin dari banyaknya infrastruktur yang dibangun di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

“Pembangunan infrastruktur terus dilakukan ini jadi salah satu prioritas pendukung pertumbuhan ekonomi, selain itu utang juga dipakai untuk pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia” pungkas Yustinus.

Baca Juga : Kemenko Perekonomian Buka Lowongan Kerja, Gaji Rp 5 Juta!

Utang Indonesia Dibahas Jusuf Kalla

Sebelumnya utang pemerintah Indonesia jadi pembicaraan usai mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla membahasnya di acara milad PKS di Istora Senayan pada Sabtu (20/5) lalu.

Saat itu, Kalla menyebut masa pemerintahan Presiden Jokowi membayar hutang hingga Rp 1.000 Triliun per tahun dimana nilai ini ialah yang tertinggi di sepanjang sejarah Indonesia.

“Pak Agus Yudhoyono tadi mengatakan hutang besar, betul, setahun bayar hutang bisa lebih dari Rp 1.000 Triliun dan ini terbesar sepanjang sejarah sejak Indonesia merdeka” tutur Kalla.

Maka atas hal tersebut, pihak Kemenkeu RI pun buka-bukaan dan jelaskan fakta sebenarnya terkait utang pemerintahan Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Pada intinya, utang pemerintah tidaklah seberapa jika dibanding dengan manfaat dan kebaikan yang diterima masyarakat.

Utang negara juga diputar ulang untuk keperluan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang menghasilkan manfaat dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Sebagaimana diketahui di masa pemerintahan Jokowi terus terjadi peningkatan infrastruktur negara, kualitas pendidikan, kemudahan berusaha, peningkatan sistem dan teknologi, subsidi energi, jaminan kesehatan, hingga banyaknya bantuan sosial untuk masyarakat.

Sebab itu Yustinus memastikan utang negara tidak ada apa-apanya, jumlahnya tidak seberapa jika dibanding dengan dana pemerintah untuk kepentingan rakyat dan kemajuan negara.

Baca Juga : Pengusaha Ritel Menunggu Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng Rp 334 M