Sulit Cari Impor Beras, Jokowi Minta Kepala Daerah Beri Bansos ke Masyarakat

BaperaNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan peringatan serius kepada ratusan kepala daerah tentang tantangan yang dihadapi dalam mengimpor beras di tengah kondisi cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino.

Jokowi menyoroti betapa sulitnya mencari sumber beras impor saat produksi beras dalam negeri mengalami penurunan tajam sebagai akibat kekeringan yang melanda tujuh provinsi di Indonesia.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa saat ini, kondisi yang memungkinkan untuk menutup impor beras tidak seindah dulu. Sebanyak 22 negara telah menghentikan atau mengurangi ekspor beras mereka, karena mereka juga perlu memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. 

"Saya berbicara dengan Perdana Menteri Narendra Modi dari India. Mereka memiliki stok beras, tetapi stok tersebut digunakan untuk cadangan dalam negeri, dan mereka enggan melepaskannya. Demikian pula dengan Vietnam, Kamboja, dan Thailand yang biasanya menjadi pemasok beras impor kami. Mereka masih mengizinkan impor, tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas," jelas Jokowi.

Menghadapi situasi ini, Presiden Jokowi meminta kepada para penjabat (pj) kepala daerah untuk benar-benar memahami bahwa saat ini tidak mudah untuk menghadapi tantangan terkait beras. Ia juga mengimbau para pj gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperhatikan potensi gejolak inflasi, terutama dalam sektor pangan.

Baca Juga : Harga Beras Naik! Menteri Tito: Makan Ubi dan Sorgum

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa tingkat inflasi di tingkat provinsi berkisar antara 1,1 persen hingga 3,5 persen, sementara tingkat inflasi di kabupaten berkisar antara 1,1 persen hingga 5,2 persen, dan tingkat inflasi di kota berkisar antara 1,1 persen hingga 4,2 persen.

Untuk itu, ia mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga inflasi di sektor pangan agar tidak semakin meningkat.

"Belakangan ini, harga beras telah naik sebesar 19,8 persen year to date (ytd) atau 2,5 persen month to date (mtd). Saya ingin mengingatkan kita semua untuk tetap waspada. Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah-langkah intervensi agar inflasi di sektor pangan tidak semakin meningkat. Jika memungkinkan, dana belanja tidak terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan untuk mensubsidi biaya logistik guna menjaga agar harga pangan tetap terjangkau," pesan Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan kepala daerah untuk melengkapi bantuan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, ia menyarankan agar bansos beras sebesar 10 kg per bulan yang diberikan oleh pemerintah pusat juga diikuti oleh bansos serupa dari pemerintah daerah, seperti pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

Dengan cara ini, rakyat Indonesia akan mendapatkan manfaat ganda dan ketersediaan beras akan lebih terjamin. Jokowi juga menekankan pentingnya untuk membeli produk-produk dalam negeri, khususnya dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) demi mendukung ekonomi lokal.

Situasi yang dihadapi saat ini menegaskan pentingnya kerja sama dan perencanaan yang baik di tingkat daerah. Presiden Jokowi berharap bahwa dengan tindakan yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan krisis beras yang saat ini sedang dihadapi dan menjaga stabilitas harga pangan.

Baca Juga : Harga Sembako Meroket 2 Kali Lipat, Harga Cabai Rp70 Ribu Per Kg!