Sri Mulyani Tegaskan Tak Ada PHK Tenaga Honorer di Kementerian dan Lembaga
Sri Mulyani menegaskan tidak ada PHK tenaga honorer meski ada efisiensi anggaran di lingkungan kementerian dan lembaga (K/L). Pemerintah pastikan belanja pegawai tetap aman.
Rahmadhanty 
BaperaNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga (K/L) meskipun terjadi efisiensi anggaran.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta Pusat pada Jumat (14/2/2025), menanggapi kekhawatiran publik terkait pemangkasan anggaran.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak akan berdampak pada tenaga honorer.
Ia menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran atau rekonstruksi anggaran tetap mengikuti arahan presiden untuk menjaga kualitas pelayanan publik.
Efisiensi anggaran ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga hingga Rp256,10 triliun.
Menindaklanjuti Inpres tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengatur strategi penghematan anggaran.
Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa setelah rekonstruksi anggaran dilakukan, beberapa kementerian dan lembaga mengalami perubahan dalam jumlah efisiensi anggaran yang harus dicapai.
Sebagian mendapat keleluasaan karena jumlah efisiensi yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya.
Baca Juga : Sri Mulyani Bongkar Harga Asli LPG 3 Kg dan Solar Jika Tanpa Subsidi
Pemerintah menegaskan bahwa dalam upaya efisiensi anggaran, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial (bansos) tidak akan terdampak. Dengan demikian, anggaran yang berkaitan dengan tenaga honorer tetap aman.
"Kami memastikan bahwa langkah efisiensi anggaran atau dalam hal ini rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga tidak berdampak terhadap tenaga honorer," ujar Sri Mulyani Indrawati.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyatakan bahwa kajian lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan efisiensi anggaran tidak mengganggu pengeluaran terkait tenaga honorer. Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan kebijakan ini tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara tanpa mengorbankan tenaga honorer.
Dengan adanya rekonstruksi anggaran, pemerintah berharap pelayanan publik tetap berjalan optimal sesuai arahan presiden.
Pernyataan ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran di kalangan tenaga honorer terkait isu PHK akibat pemangkasan anggaran.
Pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tetap selaras dengan kebutuhan tenaga kerja di kementerian dan lembaga serta tidak berdampak pada kesejahteraan tenaga honorer.
Baca Juga : THR dan Gaji Ke-13 dan 14 ASN Tak Dihapus, Sri Mulyani: Insya Allah
