Sri Mulyani Tegaskan PTN Tak Boleh Naikkan UKT Mahasiswa

BaperaNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa perguruan tinggi negeri (PTN) tidak diperbolehkan menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran. 

Ia memastikan bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada biaya pendidikan mahasiswa.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/2), Sri Mulyani menjelaskan bahwa kampus-kampus negeri memang termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran.

Namun, pemotongan anggaran hanya akan menyasar pos-pos pengeluaran tertentu seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan seremonial lainnya. 

"Maka, perguruan tinggi hanya akan terdampak pada item belanja tersebut," ujarnya.

Sri Mulyani menekankan bahwa langkah efisiensi ini tidak boleh dijadikan alasan bagi PTN untuk menaikkan UKT mahasiswa.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku setidaknya hingga tahun ajaran baru 2025/2026 yang akan dimulai pada Juni atau Juli 2025. 

"Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT," katanya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa pemerintah akan terus memantau anggaran operasional perguruan tinggi agar tetap berjalan sesuai fungsinya dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat.

Hal ini dilakukan guna memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.

Kebijakan penghematan anggaran yang diberlakukan pemerintah ini merupakan bagian dari upaya efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar perguruan tinggi, tetapi juga kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Baca Juga : Mendiktisaintek Ungkap Efisiensi Anggaran Bisa Sebabkan Kenaikan Uang Kuliah

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa total anggaran awal kementeriannya sebesar Rp57,6 triliun harus mengalami pemotongan sebesar Rp14,3 triliun dalam rangka efisiensi.

Pemotongan ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 22 Januari 2025. Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun dalam kebijakan ini.

Meski demikian, Sri Mulyani memastikan bahwa pemotongan anggaran pendidikan tidak akan berdampak pada biaya yang harus ditanggung mahasiswa.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga biaya pendidikan tetap terjangkau, terutama bagi mahasiswa PTN. 

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan anggaran di sektor pendidikan guna memastikan keberlanjutan pendidikan tinggi di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga meminta pihak PTN untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran mereka.

Dengan adanya kebijakan efisiensi, kampus-kampus negeri diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana tanpa harus membebani mahasiswa dengan kenaikan UKT. 

Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan ini disambut baik oleh berbagai kalangan, terutama mahasiswa dan orang tua yang khawatir akan potensi kenaikan UKT akibat pemotongan anggaran.

Beberapa pengamat pendidikan juga menilai bahwa langkah pemerintah ini menunjukkan komitmen dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan akses terhadap pendidikan tinggi yang terjangkau.

Baca Juga : Sri Mulyani Tegaskan Tak Ada PHK Tenaga Honorer di Kementerian dan Lembaga