Resmi! Netanyahu-Hizbullah Sepakat Gencatan Senjata Selama 60 Hari
Israel dan Hizbullah sepakat gencatan senjata 60 hari hasil mediasi AS-Prancis. Netanyahu setuju demi hindari isolasi internasional, ketegangan sementara mereda.
Alina
BaperaNews - Israel dan milisi Hizbullah Lebanon dikabarkan telah menyetujui kesepakatan gencatan senjata selama 60 hari.
Kesepakatan tersebut akan diratifikasi dalam rapat kabinet keamanan yang dipimpin Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Selasa (26/11) malam, waktu setempat.
Seorang pejabat Tel Aviv mengungkapkan bahwa gencatan senjata ini merupakan hasil mediasi antara Amerika Serikat dan Prancis.
Meski demikian, Israel menegaskan bahwa kesepakatan ini hanya mencakup penghentian permusuhan sementara, bukan mengakhiri konflik sepenuhnya dengan Hizbullah.
"Kami tidak tahu berapa lama kesepakatan ini akan benar-benar berlangsung. Bisa sebulan, bisa setahun," ujar pejabat tersebut, Senin (25/11).
Menurut sumber dari Lebanon, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron direncanakan akan mengumumkan secara resmi perjanjian ini dalam waktu dekat.
Kesepakatan ini dinilai penting karena mengurangi ketegangan yang terus memanas di kawasan Timur Tengah.
Peran AS dan Prancis dalam mediasi gencatan senjata ini cukup signifikan. Sumber diplomatik menyebutkan bahwa Israel menyetujui kesepakatan ini sebagian karena tekanan dari pemerintah AS.
Washington disebut mengancam akan mendorong resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menghukum Israel jika tidak segera menghentikan eskalasi konflik dengan Hizbullah.
Selain itu, Israel dikabarkan mulai kehilangan dukungan dari AS, termasuk pasokan alat berat seperti buldoser D9 yang sebelumnya digunakan dalam operasi militer.
Baca Juga : Daftar Negara Anggota ICC yang Bisa Tangkap Netanyahu dan Galant, Apakah Indonesia Termasuk?
Keputusan ini membuat Tel Aviv tidak memiliki banyak pilihan selain menyepakati gencatan senjata.
Sebelumnya, negosiasi sempat menemui hambatan terkait siapa yang akan memantau pelaksanaan gencatan senjata. Namun, kendala ini berhasil diselesaikan dalam 24 jam terakhir.
Sebuah komite pemantau beranggotakan lima negara, yang diketuai oleh Amerika Serikat, telah dibentuk. Salah satu anggota komite ini adalah Prancis.
Awalnya, Israel keberatan dengan keterlibatan Prancis dalam kesepakatan ini. Penolakan tersebut didasari hubungan Israel dan Prancis yang tegang akibat seruan Presiden Emmanuel Macron untuk menerapkan embargo senjata terhadap Israel guna menghentikan perang.
Namun, Israel akhirnya menerima kehadiran Prancis setelah negara itu mengindikasikan tidak akan menangkap Netanyahu meskipun Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya.
Kesepakatan gencatan senjata ini memberikan harapan akan penurunan ketegangan antara Israel dan Hizbullah, meskipun sifatnya sementara. Namun, beberapa pengamat menilai bahwa langkah ini hanya solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar konflik.
Israel tetap bersikukuh bahwa Hizbullah adalah ancaman keamanan utama, sementara Hizbullah menyebut Israel sebagai pihak yang terus memicu permusuhan.
Di sisi lain, keterlibatan AS dan Prancis menunjukkan betapa pentingnya peran komunitas internasional dalam mendorong stabilitas di kawasan Timur Tengah.
Keputusan Netanyahu untuk menyetujui gencatan senjata juga dianggap langkah pragmatis untuk menghindari isolasi internasional lebih lanjut.
Baca Juga : Netanyahu Tuduh Iran Stok Cadangan Senjata Nuklir untuk Serang Israel
