Prabowo Minta Harga Pesawat dan Biaya Haji Turun Lagi
Presiden Prabowo Subianto meminta penurunan harga tiket pesawat dan biaya haji untuk meringankan beban masyarakat, sejalan dengan visinya menurunkan harga kebutuhan utama.

BaperaNews - Presiden Prabowo Subianto meminta harga tiket pesawat dan biaya haji diturunkan untuk meringankan beban masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visinya sebagai presiden yang menurunkan harga kebutuhan utama.
Permintaan tersebut disampaikan Prabowo saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra pada Sabtu, 15 Februari 2025. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa masyarakat mengharapkan kebijakan nyata dari pemerintah.
"Saya ingin ingatkan, rakyat menanti bakti kita. Rakyat mengharapkan hasil nyata dari kita. Harga tiket pesawat harus turun. Kalau bisa, harus turun lagi," ujar Prabowo.
Ia juga meminta agar ongkos naik haji dapat dikurangi. "Harga naik haji juga harus turun. Ada Menteri Agama di sini? Badan Haji ada? Kalau bisa, ongkos naik haji turun lagi. Saya ingin menjadi presiden yang menurunkan harga," tegasnya.
Namun, ia menyatakan bahwa beberapa komoditas tertentu tetap harus mengalami kenaikan harga, salah satunya adalah harga gabah petani.
"Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Itu harus naik," tambahnya.
Terkait rencana penurunan harga tiket pesawat, sejumlah kementerian telah melakukan koordinasi. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pihaknya telah membahas kemungkinan adanya diskon tiket pesawat, terutama untuk periode mudik Lebaran 2025.
"Kami masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian mengenai diskon tarif pesawat guna memastikan keseimbangan antara kemampuan masyarakat dan keberlanjutan bisnis penerbangan," kata Dudy dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 15 Februari 2025.
Sejak bulan lalu, Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait untuk menghadapi arus mudik Lebaran.
Beberapa di antaranya adalah Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca Juga : Menhub Tengah Siapkan Diskon Tiket Pesawat dan Mudik Gratis Lebaran 2025
Selain itu, koordinasi juga melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Dalam Negeri.
"Koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci penting dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran. Kami berharap dukungan dari semua pihak untuk kelancaran mudik," lanjut Dudy.
Sejumlah langkah antisipasi juga telah dilakukan untuk memastikan kelancaran transportasi selama periode Lebaran 2025.
Pemerintah telah menyiapkan survei pergerakan arus mudik, menguji coba kebijakan angkutan Lebaran, serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi.
"Seluruh persiapan ini bertujuan agar angkutan Lebaran 2025 berlangsung aman, selamat, dan lancar," imbuhnya.
Kementerian Perhubungan juga sedang menyelesaikan survei guna memprediksi pergerakan masyarakat selama periode mudik. Hasil survei ini akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan transportasi yang tepat untuk Lebaran tahun ini.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah berencana melanjutkan kebijakan diskon tiket pesawat untuk musim Lebaran 2025. Kebijakan serupa sebelumnya telah diterapkan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.
"Kita berhasil menurunkan harga tiket pesawat hingga 10 persen saat Nataru. Sekarang sudah mulai ada pembicaraan untuk Lebaran," kata Erick Thohir dalam keterangannya di Jakarta.
Ia juga menegaskan bahwa Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah akan terus mendukung program-program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
"Kesuksesan berbagai program yang telah kita jalankan sebelumnya merupakan hasil kerja sama lintas sektor. Kami akan terus berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat," pungkas Erick.
Baca Juga : Prabowo Resmi Tetapkan Biaya Haji 2025, Berapa Embarkasi Jakarta?