Peningkatan Pelayanan Publik: Fahd A Rafiq Dorong Kolaborasi dan Partisipasi

Menko Polhukam menyoroti pentingnya kolaborasi instansi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Peningkatan Pelayanan Publik: Fahd A Rafiq Dorong Kolaborasi dan Partisipasi
Peningkatan Pelayanan Publik: Fahd A Rafiq Dorong Kolaborasi dan Partisipasi. Gambar: Dok. Istimewa

BaperaNews - Pada acara Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dan keterlibatan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq menyampaikan dukungan kolaborasi antarinstansi dan juga peningkatan pelayanan publik.

"Kolaborasi antarinstansi dan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan publik adalah langkah yang sangat tepat. Pemerintah perlu terus mendorong inovasi dan efisiensi dalam pelayanan agar dapat mendukung pertumbuhan sektor bisnis," ujar Fahd A Rafiq, Kamis (21/12).

Menurutnya, partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai penerima layanan, melainkan sebagai subjek pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan investasi yang sangat bernilai karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ia menekankan bahwa pemerintah harus menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan.

Dalam sambutannya, Menko Polhukam menyoroti tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara layanan untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas. Beliau juga menekankan perlunya peningkatan kolaborasi antarunit vertikal, horizontal, dan diagonal, serta menghilangkan ego sektoral guna menciptakan sinergi yang lebih baik.

"Mendorong partisipasi masyarakat itu bagus, tapi harapannya pemerintah juga serius dalam mendengarkan aspirasi dan keluhan kita. Bukan hanya formalitas, tapi benar-benar memberikan dampak positif bagi kita semua," ujar Fahd A Rafiq, Kamis (21/12).

Menko Polhukam juga menyoroti pentingnya Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman sebagai tolok ukur kualitas pelayanan publik di Indonesia. Ombudsman, sebagai perwakilan masyarakat, memiliki peran penting dalam mengawasi dan menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik.

Dia berharap agar seluruh penyelenggara pelayanan publik dapat mengimplementasikan standar pelayanan publik dan memahami pentingnya pemenuhan unit pengelolaan pengaduan di setiap instansi pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik yang berkualitas dapat menjadi kenyataan di Indonesia.

Penulis : Ahmad G