Pegawai KPK Gadungan Peras Pejabat di NTT, Tiga Orang Ditangkap Salah Satunya ASN
Tiga orang yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah ditangkap.
Rahmadhanty 
BaperaNews - Tiga orang yang diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah ditangkap polisi.
Ketiga pelaku yang diamankan adalah HD alias ADT, DHR, serta adik DHR. Salah satu dari mereka merupakan aparatur sipil negara (ASN) Dinas Kehutanan Pemprov NTT.
"Jadi totalnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tiga orang," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro, Jumat (7/2).
Baca Juga: MUI Sebut Orang Kaya Haram Gunakan LPG 3 Kg dan Pertalite Subsidi
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus mengungkapkan jika kasus bermula saat tim kuasa eks Bupati Rote Leonard Haning menerima sprindik dan pemanggilan KPK.
Namun, tim kuasa menyadari jika surat perintah penyidikan dan pemanggilan itu palsu.
"Telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat perintah penyidikan dan panggilan KPK terhadap Leonard Haning selaku mantan Bupati Rote," kata AKBP Firdaus, Kamis (6/2).
"Orang-orang dari (mantan) Bupati Rote ini kan punya tim kuasa hukumnya, dicek dan dikoordinasikan ke KPK, ternyata benar sprindik ini palsu, bodong," tambahnya.
Menanggapi kasus ini, KPK mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut.
Baca Juga: Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Korupsi Jiwasraya
Masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan indikasi pemerasan, penipuan, atau modus serupa yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK.
KPK menyediakan beberapa jalur resmi untuk pelaporan, yaitu:
Pusat panggilan: 198
Email: pengaduan@kpk.go.id
WhatsApp: 0811959575
KPK menegaskan bahwa dalam setiap penanganan perkara, sosialisasi, bimbingan teknis, maupun program pencegahan korupsi lainnya, lembaga ini tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apa pun kepada masyarakat.
KPK juga menekankan bahwa setiap pegawainya yang bertugas di lapangan selalu dibekali dengan surat tugas dan identitas resmi.
Oleh karena itu, masyarakat diingatkan untuk tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan KPK tanpa menunjukkan bukti resmi.
