Lapak Pedagang di Puncak Bogor Dibongkar Paksa oleh Petugas
Pembongkaran lapak PKL di Puncak Bogor mendapat reaksi keras dari pedagang yang merasa kebijakan ini tidak adil. Simak selengkapnya di sini!
Radhita
BaperaNews - Pembongkaran ratusan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang jalur Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, berlangsung pada Senin (24/6) dengan perlawanan keras dari para pedagang.
Meskipun protes, tim penegak peraturan daerah (Perda) tetap melaksanakan tugas mereka menggunakan alat berat dari Pemkab Bogor, merusak lapak-lapak yang berlokasi dari Gunung Mas hingga Puncak.
Pembongkaran dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan dilakukan untuk menertibkan kawasan Puncak Bogor yang selama ini kerap mengalami kemacetan. Meskipun tujuan pemerintah adalah penataan dan penggunaan rest area yang telah disiapkan, tindakan ini memicu reaksi keras dari para pedagang yang merasa diabaikan.
Mereka berpendapat bahwa penertiban ini tidak adil dan lebih mengorbankan pedagang kecil dibandingkan pengusaha besar yang memiliki bangunan komersial ilegal.
Karim, salah satu pedagang yang lapaknya dibongkar, mengungkapkan kekesalannya atas tindakan pemerintah.
“Karena ini mengorbankan pedagang kecil yang sehari-hari untuk hidupnya mengandalkan dari jualan. Kami dirugikan sebagai rakyat,” kata Karim. Dia juga meminta perhatian dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melihat kondisi kawasan Puncak yang menurutnya tengah terzalimi oleh kebijakan ini.
Para pedagang menyatakan bahwa tindakan pembongkaran ini menghilangkan sumber pendapatan utama mereka.
"Kami perlu makan, perlu biaya sekolah masih ada yang kuliah. Apa perlu jadi perempuan jalanan buat membiayai hidup? Belum lagi beli pulsa, jajannya," lanjut Karim, menunjukkan betapa pentingnya pendapatan dari berjualan untuk kehidupan sehari-hari mereka.
Baca Juga: Tak Terima Dihalangi, Pemotor Marah hingga Banting Sepeda Bocah di Jakarta
Selain itu, pedagang merasa tidak ada sosialisasi yang cukup mengenai rencana penertiban ini. Mereka menuduh Pemkab Bogor lebih mendukung kepentingan pengusaha besar daripada pedagang kecil.
“Iya ada alasannya macet, dari dulu juga udah macet karena ada pengembang dia korbankan rakyat,” ungkap Karim, menambahkan bahwa alasan kemacetan yang diberikan pemerintah tidak cukup untuk mengorbankan mata pencaharian pedagang kecil.
Menanggapi protes para pedagang, Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, menegaskan bahwa tindakan ini bukan pembongkaran, melainkan penertiban dan penataan kawasan Puncak.
"Ini sebenarnya bukan penggusuran tetapi penertiban, penataan kawasan Puncak Bogor. Terutama sepanjang jalur ini, karena pemerintah pusat telah menyiapkan rest area dengan anggaran yang cukup fantastis, tinggal dimanfaatkan saja,” ujar Asmawa.
Asmawa menjelaskan bahwa sekitar 300 pedagang sudah menyetujui untuk pindah ke rest area yang disiapkan, namun masih ada sekitar 80 pedagang yang menolak untuk direlokasi.
Pemerintah, menurutnya, telah memberikan surat peneguran kepada para pedagang untuk melakukan pembongkaran sendiri tetapi diabaikan, sehingga tindakan pembongkaran paksa ini dianggap perlu untuk kelancaran penataan.
Pembongkaran ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang, tetapi juga berdampak pada ekonomi lokal di kawasan Puncak yang mengandalkan sektor pariwisata.
Pengunjung sering kali membeli barang dari PKL sebagai bagian dari pengalaman mereka di Puncak, dan penghilangan lapak-lapak ini mungkin mempengaruhi daya tarik wisata daerah tersebut.
Di sisi lain, kemacetan yang sering terjadi di kawasan ini memang menjadi perhatian utama, dan pemerintah berharap dengan adanya penertiban ini, jalur Puncak bisa lebih tertata dan kemacetan bisa dikurangi.
Para pedagang berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan, seperti bantuan relokasi yang lebih terorganisir dan dialog terbuka dengan para pedagang untuk menemukan solusi bersama.
"Tolong pemerintah terutama Pak Prabowo, rakyat jangan dimiskinkan, jangan disengsarakan,” ujar Karim, menekankan pentingnya dukungan pemerintah bagi rakyat kecil.
@baperanews.com Pemerintah, menurutnya, telah memberikan surat peneguran kepada para pedagang untuk melakukan pembongkaran sendiri tetapi diabaikan, sehingga tindakan pembongkaran paksa ini dianggap perlu untuk kelancaran penataan.Meskipun protes, tim penegak peraturan daerah (Perda) tetap melaksanakan tugas mereka menggunakan alat berat dari Pemkab Bogor, merusak lapak-lapak yang berlokasi dari Gunung Mas hingga Puncak. #viral #puncak #puncakdibongkar ♬ suara asli - BAPERA NEWS
