Indonesia Tolak Rencana Donald Trump Pindahkan Warga Palestina dari Jalur Gaza ke Negara Lain

BaperaNews - Pemerintah Indonesia menolak rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke negara-negara lain secara permanen.

Penolakan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan resmi yang menegaskan sikap pemerintah terhadap rencana relokasi warga Gaza tersebut.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana ini saat bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa (4/2).

Dalam kesempatan itu, Trump menyebut bahwa warga Gaza akan dipindahkan ke negara-negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania. 

Ia menggambarkan Gaza sebagai "wilayah yang hancur" akibat konflik yang berkepanjangan sejak 7 Oktober 2023 dan menyatakan bahwa pemindahan ini merupakan solusi yang lebih baik bagi warga Gaza.

Namun, rencana ini langsung mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Indonesia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rolliansyah Soemirat, pada Rabu (5/2), menegaskan bahwa Indonesia menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina.

Menurutnya, perubahan komposisi demografis di wilayah pendudukan Palestina akan menghambat terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Indonesia tetap mendukung solusi dua negara yang didasarkan pada perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Oleh karena itu, Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghormati hukum internasional, termasuk hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan hak mereka untuk kembali ke tanah airnya.

"Indonesia kembali menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di kawasan adalah dengan menyelesaikan akar penyebab konflik, yaitu pendudukan ilegal dan berkepanjangan oleh Israel atas wilayah Palestina," ujar Soemirat.

Sejumlah pengamat hubungan internasional menilai bahwa rencana relokasi warga Gaza oleh Donald Trump dapat memperburuk konflik di Timur Tengah.

Agung Nurwijoyo, pengamat dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa usulan tersebut bertentangan dengan gagasan solusi dua negara yang selama ini diupayakan oleh AS. 

Ia menekankan bahwa relokasi warga Gaza tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru berpotensi menciptakan ketegangan baru.

"Saya rasa harus diprioritaskan mencari wilayah-wilayah yang masih bisa ditinggali di Gaza untuk sementara. Jika memang tidak ada tempat yang layak, maka harus ada aturan yang menjamin hak kembali bagi para pengungsi," kata Agung.

Sementara itu, Hasbi Aswar dari Universitas Islam Indonesia menilai bahwa rencana Trump berkaitan erat dengan kepentingan Israel.

Menurutnya, ide mengosongkan Gaza merupakan bagian dari janji Trump kepada Netanyahu untuk mendorong gencatan senjata dengan Hamas.

Baca Juga : Kemlu Pastikan Tak Ada Rencana Tampung Warga Gaza ke Indonesia

Namun, Netanyahu disebut tidak tertarik pada gencatan senjata karena tidak ingin Hamas tetap eksis di Gaza.

"Kelihatannya Trump mencoba mengurangi jumlah warga Gaza agar lebih mudah melacak dan mencari pasukan Hamas," ujar Hasbi.

Ia juga menyebut bahwa rencana relokasi warga Gaza ini sejalan dengan keinginan Israel untuk menguasai wilayah Gaza yang memiliki luas sekitar 365 kilometer persegi.

Kelompok Hamas menentang keras pernyataan Trump terkait relokasi warga Gaza. Dalam pernyataan tertulisnya, Hamas menyatakan bahwa gagasan tersebut hanya akan menciptakan ketegangan dan kekacauan di kawasan.

“Kami menolak pernyataan Trump yang menyebut bahwa warga Jalur Gaza tidak mempunyai pilihan selain pergi, dan kami menganggap itu sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di kawasan,” kata Hamas.

Penolakan juga datang dari negara-negara Timur Tengah. Pemerintah Mesir dan Yordania dengan tegas menolak rencana ini, dengan alasan bahwa pemindahan warga Palestina dari tanah mereka sendiri adalah tindakan yang tidak dapat diterima.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II telah menyampaikan keberatan mereka terhadap Trump dan memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat mengancam stabilitas kawasan.

Arab Saudi turut menentang segala upaya relokasi warga Gaza dan menegaskan bahwa tidak akan menjalin hubungan dengan Israel tanpa adanya komitmen terhadap pendirian negara Palestina.

Di Eropa, Prancis juga menolak gagasan Trump dan menyerukan agar kemerdekaan Palestina segera diwujudkan.

Dalam pertemuan dengan Netanyahu, Donald Trump menyatakan bahwa selain relokasi warga Gaza, ia juga ingin mengambil alih Jalur Gaza dan membangun kembali wilayah tersebut setelah pemindahan penduduk dilakukan.

Ia bahkan tidak mengesampingkan kemungkinan pengerahan tentara AS untuk mendukung proses rekonstruksi di Gaza.

Namun, rencana ini masih menuai kontroversi besar, terutama dari negara-negara Timur Tengah dan komunitas internasional yang khawatir akan dampaknya terhadap stabilitas kawasan.

Dengan penolakan yang luas, termasuk dari Indonesia, masa depan rencana relokasi warga Gaza masih tidak pasti.

Baca Juga : Usai Dilantik, Donald Trump Sebut Berencana Relokasi Warga Gaza Ke Indonesia