Fahd A Rafiq Mendukung Ibu Kota Nusantara, Persiapan Pemindahan ASN dan Transformasi Pemerintahan
Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintah Indonesia dilakukan secara bertahap dengan fokus pada transformasi digital dan tata kelola modern. Simak selengkapnya di sini!
Organisasi Bapera 
BaperaNews - Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi fokus utama bagi pemerintah dalam mematangkan rencana tersebut.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa proses ini akan dilakukan secara bertahap, memperhatikan aspek kelembagaan, tata kelola, dan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, telah membahas secara rinci mengenai penapisan dan penataan pemindahan kementerian/lembaga serta rencana pengisian ASN di IKN.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah transformasi digital pemerintahan di IKN. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur dan SDM yang dibutuhkan untuk mendukung sistem pemerintahan yang modern dan efisien.
Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq menyampaikan bahwa ini merupakan langkah pemerintah yang baik sebagai upaya transformasi menuju pemerintahan yang modern dan efisien.
“Saya menyambut baik langkah pemerintah dalam mempersiapkan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) serta upaya transformasi menuju pemerintahan yang lebih modern dan efisien. Langkah ini dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Fahd A Rafiq, Jumat (23/2).
Dalam konteks pemindahan Kementerian/Lembaga (K/L) ke IKN, pemerintah telah melakukan identifikasi terhadap peran strategis masing-masing K/L. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting kontribusi masing-masing K/L terhadap pembangunan negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi.
Selain itu, dilakukan juga identifikasi terhadap peran dan fungsi K/L sebagai penunjang sistem pengambilan keputusan serta dalam aspek pertahanan dan keamanan.
Dalam hal pemenuhan ASN di IKN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjelaskan bahwa terdapat beberapa persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi oleh ASN yang akan dipindahkan ke sana.
Selain keahlian dalam literasi digital dan kemampuan multitasking, ASN juga diharapkan menguasai prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan IKN serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
“Saya berharap bahwa pemindahan ASN ke IKN akan berlangsung dengan lancar dan adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Kami menginginkan bahwa proses ini akan memperhatikan kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan kerja para ASN, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkembang dan berkontribusi dalam pemerintahan yang baru,” ujar Fahd A Rafiq, Jumat (23/2).
Lebih lanjut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyoroti pentingnya pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi dalam mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile di IKN. Hal ini menuntut adanya talenta-talenta digital yang siap untuk mengakselerasi roda pemerintahan di sana.
Tidak hanya itu, strategi perpindahan ke IKN juga menekankan perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan menuju Smart Government. Digitalisasi dianggap sebagai elemen sentral yang akan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam fase transisi menuju IKN.
Secara keseluruhan, pemindahan ASN ke IKN bukan sekadar perpindahan fisik, tetapi juga merupakan upaya untuk melakukan transformasi dalam sistem tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Dengan persiapan yang matang dari segi kelembagaan, tata kelola, dan SDM, diharapkan IKN dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien di masa depan.
Penulis : AG
