Fahd A Rafiq Dukung Langkah Seleksi CASN 2023 Jadi Evaluasi dan Proyeksi Untuk Rekrutmen CASN 2024

BaperaNews - Rangkaian seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 hampir memasuki tahap penyelesaian, dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menargetkan penyelesaian pemberian Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) pada 13 Februari 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap seleksi CASN 2023 bertujuan untuk menyempurnakan proses rekrutmen CASN 2024, yang diperkirakan akan melibatkan 2,3 juta CASN.

Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq menanggapi jika kualifikasi pendidikan merupakan salah satu hal yang krusial karena akan menentukan kompetensi juga dalam bidang ASN yang dijalani.

"Kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan merupakan hal krusial dalam memastikan ASN yang direkrut memiliki kompetensi yang sesuai. Pemerintah sebaiknya menjalin kerja sama dengan dunia pendidikan dan industri untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan dapat mencakup kebutuhan dunia kerja.” Ujar Fahd A Rafiq, Jumat (19/1).

MenPANRB menyoroti beberapa hasil evaluasi, termasuk kurangnya optimalitas dalam usulan formasi dari pemerintah daerah dan keluhan dari tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait minimnya formasi yang dibuka.

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan tenaga kesehatan belum terisi sebanyak 23 persen dari total formasi yang dibuka.

Baca Juga : Fahd A Rafiq Mengapresiasi Para Menteri Membahas Langkah-Langkah Strategis GovTech di Indonesia

Total kebutuhan ASN tahun 2023 sejumlah 1.030.751, namun hanya 567.166 formasi yang dibuka berdasarkan usulan dari instansi pusat dan daerah. Dari formasi tersebut, sebanyak 20.890 diisi oleh CPNS, dan sisanya oleh PPPK guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.

Proses evaluasi ini diharapkan dapat memperbaiki kurangnya formasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan, terutama pada tenaga non-ASN.

“Pemerintah juga perlu melibatkan pemuda dan mahasiswa dalam memberikan masukan agar perspektif mereka turut menjadi pertimbangan dalam perbaikan sistem rekrutmen ini." Ujar Fahd A Rafiq, Jumat (19/1).

MenPANRB mendorong agar instansi pemerintah dapat mengusulkan formasi lebih awal dan menyesuaikan dengan kebutuhan jabatan.

Evaluasi juga mencatat belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan, terutama pada tenaga non-ASN. Beberapa catatan evaluasi ini akan menjadi dasar untuk meningkatkan sistem rekrutmen ASN di masa mendatang.

Dari segi teknis, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyebutkan beberapa hambatan seperti verifikasi data peserta yang tidak akurat dan keterbatasan fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta.

Proses pengisian daftar riwayat hidup (DRH) juga terhambat, namun progresnya diharapkan akan mencapai tahap akhir pada 13 Februari 2024 untuk penetapan NIPPPK.

Evaluasi ini menjadi landasan untuk perbaikan sistem rekrutmen dan proyeksi rekrutmen CASN 2024 yang lebih baik.

Penulis : AG

Baca Juga : Fahd A Rafiq Mendukung Langkah Industri Televisi Untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika Dukung ATVSI