Akademisi: Tuduhan OCCRP Terhadap Jokowi Harus Dibuktikan dengan Data Akurat

BaperaNews - Akademisi Fernando Emas dari Universitas 17 Agustus menanggapi dengan tegas laporan yang menempatkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu nominasi presiden terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Menurut Fernando, tuduhan tersebut tidak dapat diterima tanpa disertai bukti yang akurat dan valid.

Klaim OCCRP Tidak Berdasar Data Akurat

Fernando menyoroti metode penilaian OCCRP yang dinilai tidak ilmiah. Ia menyatakan bahwa laporan tersebut, yang hanya didasarkan pada kontribusi pembaca website OCCRP, memiliki kredibilitas yang patut dipertanyakan.

“Kalau hanya berdasarkan pada pembaca website OCCRP, tentu akurasi dan datanya patut dipertanyakan. Penilaian semacam ini sangat tendensius dan tidak ilmiah,” ujar Fernando pada Rabu (1/1/2025).

Ia menegaskan perlunya dasar penilaian berupa data yang akurat dan dapat divalidasi untuk memastikan objektivitas klaim tersebut.

Dampak pada Nama Baik Indonesia

Fernando mengingatkan bahwa laporan tanpa data yang jelas dapat merugikan nama baik Presiden RI ke-7 Jokowi sekaligus mencoreng citra Indonesia di tingkat internasional.

Tuduhan seperti ini, katanya, jika tidak segera diluruskan, dapat memperburuk persepsi global terhadap kepemimpinan Indonesia.

“Ini sudah mencederai nama Presiden RI ke-7 dan membuat citra buruk Indonesia di mata dunia. Penilaian semacam ini tidak hanya merugikan Jokowi, tapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan,” tambah Fernando.

Baca Juga : Kembali Jadi Rakyat Biasa, Jokowi Terima Uang Pensiun Rp30,2 Juta Per Bulan

Potensi Politisasi Tuduhan

Fernando menduga bahwa terdapat kemungkinan motif politik di balik laporan tersebut. Ia menilai bahwa pihak-pihak tertentu yang tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi dapat menggunakan laporan ini untuk melemahkan posisinya.

“Sangat mungkin memasukkan nama Jokowi sebagai salah satu nominasi Presiden terkorup dimobilisasi oleh pihak-pihak yang selama ini tidak senang dengan kepemimpinan beliau,” ungkapnya.

Pentingnya Penilaian yang Berbasis Fakta

Fernando menekankan bahwa evaluasi terhadap seorang pemimpin negara harus dilakukan berdasarkan data yang jelas dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi.

Informasi yang tidak didukung fakta solid, menurutnya, hanya akan merusak reputasi lembaga tersebut di mata publik.

“Penilaian terhadap seorang pemimpin negara harus berbasis pada data dan fakta yang jelas, serta dilakukan oleh lembaga yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang terjamin,” ujarnya.

Tindak Lanjut yang Disarankan

Sebagai langkah selanjutnya, Fernando menyarankan agar Presiden RI ke-7 Jokowi meminta penjelasan resmi dari OCCRP terkait alasan di balik penempatan namanya dalam daftar tersebut. Hal ini dinilai penting untuk menjaga integritas Jokowi dan citra Indonesia di tingkat internasional.

Baca Juga : Taspen Resmi Salurkan Uang Pensiun Seumur Hidup kepada Jokowi