Rusia Minta Perancis untuk Tunjukkan Bukti CEO Telegram Dinyatakan Bersalah

Rusia menuntut Perancis memberikan bukti bahwa penangkapan Pavel Durov tidak bermotif politik.

Aug 29, 2024 - 10:14 Updated: Aug 29, 2024 - 10:14

Rusia Minta Perancis untuk Tunjukkan Bukti CEO Telegram Dinyatakan Bersalah. Gambar : Dok. Reuters

BaperaNews - Rusia menuntut Perancis untuk memberikan bukti konkret yang membuktikan bahwa penangkapan Pavel Durov, pendiri dan CEO Telegram, tidak bermotif politik. Permintaan ini disampaikan oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Selasa (27/8), dalam konferensi pers di Moskow.

Peskov menyatakan bahwa tuduhan yang dilayangkan oleh otoritas Perancis sangat serius dan memerlukan bukti yang sepadan untuk membenarkannya.

Pavel Durov, yang dikenal sebagai pendiri aplikasi pesan terenkripsi Telegram, baru-baru ini ditahan oleh pihak berwenang Prancis dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.

Penahanan ini memicu reaksi dari Kremlin yang menilai langkah tersebut sebagai upaya politik yang terselubung untuk menekan Durov dan membatasi kebebasan berkomunikasi.

Peskov menegaskan bahwa tanpa bukti yang kuat, tindakan Perancis dapat dianggap sebagai intimidasi terhadap pimpinan perusahaan besar seperti Durov.

Ia juga menyoroti bahwa langkah ini dapat dikategorikan sebagai manuver politik, yang sebelumnya telah dibantah oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin (26/8).

Macron menekankan bahwa penahanan Durov semata-mata didasarkan pada penyelidikan hukum yang sedang berjalan dan tidak memiliki motif politik.

Dalam pernyataannya, Peskov juga menyatakan kesiapan Rusia untuk membantu Durov, meskipun situasinya rumit karena Durov juga memiliki kewarganegaraan Perancis.

“Kami berharap Tuan Durov memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk mempersiapkan pembelaan hukumnya,” ujar Peskov.

Penahanan Durov menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Rusia, khususnya mengenai potensi penyadapan komunikasi oleh badan intelijen Barat jika Durov bekerja sama dengan pihak berwenang Prancis. Peskov memperingatkan para pejabat untuk tidak menggunakan layanan pesan apa pun, termasuk Telegram, untuk keperluan resmi.

"Tidak ada layanan pesan yang sepenuhnya aman dari sudut pandang keamanan informasi, termasuk Telegram," kata Peskov.

Kasus ini memperkuat pandangan Kremlin bahwa tekanan terhadap tokoh-tokoh teknologi Rusia di luar negeri kerap bermotif politik.

Durov, yang dikenal sebagai sosok independen dan pendukung kebebasan berbicara, telah menghadapi berbagai tantangan hukum di sejumlah negara, termasuk di Rusia, di mana Telegram sempat diblokir sebelum akhirnya larangan tersebut dicabut.

Sementara itu, Kremlin juga mengkritik keputusan pemerintah Ukraina yang melarang Gereja Ortodoks Ukraina dari Patriarkat Moskow. Peskov menyebut langkah tersebut sebagai "serangan terang-terangan" terhadap agama Kristen dan kebebasan beragama.

Ia menambahkan bahwa undang-undang yang melegitimasi larangan tersebut sama sekali tidak dapat diterima oleh Rusia.

Menurut Peskov, tindakan Kiev ini mencerminkan sifat asli dari rezim Ukraina, yang menurutnya terus melakukan tindakan-tindakan yang mengekang kebebasan beragama dan menekan kelompok-kelompok tertentu.

Sikap keras Rusia terhadap tindakan Ukraina ini juga mencerminkan ketegangan yang terus meningkat antara kedua negara, yang telah terlibat dalam konflik berkepanjangan.