Ridwan Kamil Resmi Tetapkan Kebijakan WFA untuk ASN Jabar

BaperaNews - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah menetapkan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) bagi sejumlah ASN di lingkup Pemprov Jabar.

Dari studi selama 1 tahun yang dilakukan selama pandemi covid-19 lalu, Ridwan Kamil atau yang akrab disapa kang Emil menyebut selama dilaksanakan WFA, produktivitas ASN Jabar bisa meningkat dan anggaran untuk transportasi pekerja serta makanan minuman pegawai bisa hemat.

Ridwan Kamil: Kebijakan ASN Jabar WFA Dapat Kurangi Stress dan Menghemat Biaya

“Stres di perjalanan lalu lintas akan berkurang dan membantu pengurangan volume kendaraan di jalan sehingga mengurangi kemacetan saat ASN Jabar WFA” kata Ridwan Kamil terkait kebijakan WFA ASN Jabar hari Selasa (20/6).

Namun tidak semua ASN Pemprov Jabar bisa bekerja secara WFA. Ridwan menegaskan, hanya pegawai dengan riwayat disiplin kerja bagus dan hasil kerja produktif selama pandemi covid-19 yang menikmati kebijakan ASN Jabar WFA.

“Juga telah mendapat persetujuan dari atasannya, KPI wajib naik. Inilah Adaptasi reformasi kerja setelah pandemi covid-19. Sejatinya kita bisa produktif tanpa harus selalu ke kantor seperti pola kerja konvensional lainnya. Ini dinamai Mekanisme Kerja Dinamis (MKD)” lanjutnya.

Kang Emil berharap pihak swasta bisa terapkan pola kerja WFA seperti yang dilaksanakan Pemprov Jabar agar bisa mengurangi biaya, stres, dan resiko kemacetan yang dialami para pekerja.  

Baca Juga : Daftar Lowongan Kerja WFH Juni 2023, Ada yang Gajinya Capai Rp 15 Juta!

“Semoga semua pihak di swasta pun bisa memulai secara permanen pola kerja seperti ini agar menghemat energi, biaya, stres, dan mengurangi kemacetan lalu lintas” pungkasnya.

Warganet: Kebijakan WFA untuk ASN Jabar-WFO Saja Gaji Buta Apalagi WFA

WFA memang dipandang baik untuk dilaksanakan, dipandang bisa memudahkan pekerja dalam lakukan tugasnya. Namun warganet menilai WFA tidak sepenuhnya baik dilakukan di lingkup pemerintahan yang rawan penyalahgunaan. ASN dan PNS selama ini dianggap sudah bisa bekerja fleksibel meski di kantor.

Dengan kata lain, bisa izin lebih mudah ataupun pulang tepat waktu dibanding pekerja swasta. Jika WFA diterapkan di pemerintahan, dikhawatirkan membuat ASN dan PNS makin santai dan kurang bertanggung jawab pada tugasnya. WFA juga dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan atau iri antar pekerja.

“Harus diperhatikan pak Ridwan Kamil dari sisi kecemburuan sosial, karena ada iri-irian antar departemen, perlu ada kompensasi untuk mereka yang tidak memungkinkan untuk kerja WFA” komentar seorang warganet.

“Kecemburuan sosial antar pekerja bisa membuat pekerjaan turun drastis, karena semua pengennya WFA. Kalau di pemerintahan mungkin bisa turunkan produktivitas karena ada ASN yang iri tidak bisa kerja WFA dan mereka kerjanya jadi ogah-ogahan” respon warganet lainnya.

“Boleh tapi dikontrol. Masih banyak ASN dan PNS bolos di jam kerja. WFO aja gaji buta apalagi WFA” respon warganet lainnya lagi menanggapi kebijakan WFA untuk ASN Jabar.

Baca Juga : Anggaran Stunting Rp 10 M Dipakai Untuk Rapat dan Perjalanan Dinas