Ranny Fahd A Rafiq: Dalam Welfare State, Pemerintah Harus Fokus Memajukan Kesejahteraan Umum
Ranny Fahd A Rafiq soroti ketimpangan sosial di Indonesia dan dorong pemerintah fokus pada welfare state demi kesejahteraan rakyat yang lebih merata.
Organisasi Bapera 
BaperaNews - Cita-cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam sila kedua dan kelima Pancasila masih belum sepenuhnya terwujud. Hingga kini, tujuh presiden yang telah memimpin Indonesia belum menemukan formula yang efektif dalam merealisasikan kesejahteraan umum.
Hal ini disampaikan oleh Ranny Fahd A Rafiq dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan utama negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Namun, realitasnya, kesejahteraan di Indonesia masih didominasi oleh segelintir kelompok elite.
Ranny menyoroti bahwa kesalahan dalam pengelolaan negara menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin melebar.
Padahal, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya, tetapi kesejahteraan bagi seluruh rakyat masih sulit dicapai.
“Sejahtera tidak boleh dimonopoli oleh segelintir orang, tetapi harus menjadi hak seluruh rakyat Indonesia. Para pendiri bangsa menginginkan kesejahteraan yang merata, di mana setiap warga negara memiliki akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang baik, dan penghidupan yang layak,” ujar Ranny.
Namun, setelah 78 tahun merdeka, Indonesia masih berada di persimpangan jalan dengan ketimpangan sosial yang terus meningkat. Kondisi ini menciptakan jurang yang semakin dalam antara kelompok kaya dan masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.
Ranny menegaskan bahwa ketimpangan sosial merupakan ancaman serius bagi persatuan dan keadilan sosial di Indonesia.
“Ketimpangan itu membunuh. Ia membunuh kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menghambat pergerakan kita menuju kesejahteraan bersama. Sayangnya, saat ini banyak kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok tertentu, bukan rakyat secara keseluruhan,” katanya.
Baca Juga : Ranny Fahd A Rafiq Desak Pemerintah Hentikan Propaganda Berlebihan Terkait Daging dan Susu
Menurut Ranny, kesejahteraan di Indonesia masih seperti cita-cita yang sulit digapai. Ketimpangan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi menjadi kendala utama.
Ia mempertanyakan apakah dalam konsep welfare state Indonesia, pemerintah benar-benar berkomitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Faktanya, setelah 27 tahun reformasi, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan amanat sila kelima Pancasila dengan konsisten.
“Kita telah kehilangan arah dan tujuan sebagai negara,” ungkap seorang aktivis sosial dalam diskusi tersebut. “Negara ini lebih banyak berpihak pada kepentingan elite penguasa dibandingkan dengan nasib rakyat.”
Kemiskinan dan kesenjangan sosial, menurut Ranny, bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah politik dan sosial. Ia menegaskan perlunya perubahan sistem yang lebih berpihak pada rakyat serta memastikan bahwa kekuasaan dan sumber daya negara digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan elite politik.
“Hal ini bukan hanya sekadar slogan saat kampanye, tetapi harus diwujudkan dengan tindakan nyata,” tegasnya.
Ranny Fahd A Rafiq menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kesadaran kolektif di kalangan pejabat negara.
“Kita perlu melakukan perubahan besar-besaran. Seluruh pejabat, dari posisi tertinggi hingga terendah, harus memiliki kesadaran diri yang tinggi serta cita-cita untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang sejati,” pungkasnya.
