Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Ditangkap Buntut Penetapan Status Darurat Militer

BaperaNews - Penyidik Korea Selatan resmi menangkap Presiden Yoon Suk Yeol pada Rabu (15/1) terkait tuduhan pemberontakan yang mencuat setelah ia menetapkan status darurat militer pada Desember lalu. 

Surat perintah penangkapan terhadap Yoon Suk Yeol diterbitkan oleh markas besar investigasi gabungan pada pukul 10.33 waktu setempat.

Tim penyidik kemudian bergerak menuju kediaman resmi Presiden Korsel tersebut untuk melaksanakan penahanan.

Baca Juga: Imbas Kecelakaan Jeju Air, Menteri Transportasi Korea Selatan Nyatakan Akan Mundur

Kejadian ini sempat diwarnai bentrokan antara pasukan pengamanan presiden dan penyidik.

Kendati demikian, Yoon akhirnya berhasil dibawa ke Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Sebelumnya, Yoon Suk Yeol dituduh memimpin tindakan pemberontakan dan menyalahgunakan kekuasaan.

Tuduhan ini bermula dari kebijakan kontroversialnya yang menetapkan status darurat militer pada Desember 2024, sebuah langkah yang dianggap oleh banyak pihak sebagai pelanggaran konstitusi.

Kebijakan tersebut memicu protes luas di berbagai daerah dan berujung pada pemakzulan Yoon oleh parlemen.

Baca Juga: Alasan Presiden Yoon Suk Yeol Umumkan Darurat Militer Korea Selatan

Saat ini, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sedang memproses penilaian atas keabsahan pemakzulan tersebut.

Keputusan ini akan menentukan apakah Yoon resmi lengser dari jabatannya atau kembali melanjutkan masa kepresidenannya.

Yoon Suk Yeol sendiri telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan dari Kantor Investigasi Korupsi.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai upaya untuk mencegah potensi pertumpahan darah.

“Saya memutuskan untuk memberikan tanggapan kepada Kantor Investigasi Korupsi,” ungkap Yoon dalam pesan video yang direkam sebelum penangkapan.

Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak menerima legalitas dari penyelidikan tersebut.