Prabowo Terbitkan PP 6/2025, Korban PHK Dapat 60 Persen Gaji Selama 6 Bulan

BaperaNews - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang mengubah ketentuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). 

Dalam aturan baru ini, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama enam bulan. 

Regulasi tersebut ditandatangani pada 7 Februari 2025 dan mulai berlaku segera setelah diundangkan.

Salah satu perubahan utama dalam PP 6/2025 adalah peningkatan manfaat uang tunai bagi pekerja yang terkena PHK.

Sebelumnya, dalam PP 37/2021, skema pembayaran manfaat JKP diberikan dengan komposisi 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya. 

Kini, manfaat tersebut dinaikkan menjadi 60 persen dari gaji selama enam bulan penuh.

Selain peningkatan manfaat uang tunai, peraturan baru ini juga mengubah ketentuan terkait iuran JKP yang dibayarkan perusahaan. Dalam aturan sebelumnya, iuran JKP ditetapkan sebesar 0,46 persen dari gaji bulanan pekerja.

Namun, PP 6/2025 menurunkan angka tersebut menjadi 0,36 persen. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban perusahaan tanpa mengurangi manfaat yang diterima pekerja yang mengalami PHK.

PP 6/2025 juga memberikan perlindungan tambahan bagi pekerja yang terdampak PHK akibat perusahaan pailit atau yang menunggak iuran JKP.

Baca Juga : Korban PHK Akan Dapat Bantuan Dana Tunai 60 Persen dari Gaji

Dalam aturan baru, manfaat JKP tetap diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan meskipun perusahaan menunggak iuran hingga enam bulan. 

Namun, perusahaan tetap berkewajiban melunasi tunggakan serta denda yang berlaku. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 39A yang merupakan tambahan dalam PP terbaru.

Sebelumnya, pekerja yang terkena PHK hanya memiliki waktu tiga bulan untuk mengajukan klaim manfaat JKP. Dengan adanya PP 6/2025, batas waktu tersebut diperpanjang menjadi enam bulan.

Hal ini memberikan peluang lebih luas bagi pekerja untuk mengurus klaim tanpa tekanan waktu yang ketat. Jika pekerja tidak mengajukan klaim dalam batas waktu yang ditentukan, manfaat JKP akan hangus. 

Manfaat juga akan dihentikan jika pekerja telah mendapatkan pekerjaan baru atau meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 40.

Perubahan regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK.

Dengan manfaat uang tunai yang lebih besar dan periode klaim yang lebih panjang, pekerja diharapkan memiliki waktu yang lebih memadai untuk mencari pekerjaan baru tanpa tekanan finansial yang berlebihan.

Di sisi lain, penurunan iuran JKP dari 0,46 persen menjadi 0,36 persen memberikan kelonggaran bagi perusahaan dalam menjalankan kewajiban mereka.

Langkah ini diharapkan dapat membantu sektor bisnis, terutama yang masih berjuang di tengah ketidakpastian ekonomi.

Baca Juga : Sri Mulyani Tegaskan Tak Ada PHK Tenaga Honorer di Kementerian dan Lembaga