Prabowo Kritik Studi Banding ke Australia untuk Pengentasan Kemiskinan: Belajar Kok ke Negara Kaya?

BaperaNews - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kegiatan studi banding ke luar negeri yang dianggap tidak relevan, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dalam pidatonya di pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (10/2), Prabowo mempertanyakan alasan memilih Australia sebagai tujuan studi banding untuk mempelajari strategi pengentasan kemiskinan.

Prabowo mengungkapkan keheranannya terhadap studi banding yang dilakukan ke Australia untuk mempelajari pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, Australia merupakan salah satu negara terkaya di dunia, sehingga kurang relevan sebagai tempat belajar mengenai strategi pengentasan kemiskinan.

"Studi banding-studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia?" ujar Prabowo.

Selain itu, ia juga menyoroti studi banding yang dilakukan untuk mempelajari Pramuka di luar negeri. Ia mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut dan menilai hal itu sebagai bentuk pemborosan anggaran.

"Studi banding belajar Pramuka. Ada apa belajar Pramuka?" katanya.

Kritik Prabowo terhadap studi banding ke luar negeri sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ingin diterapkannya. Salah satu langkah yang ia dorong adalah pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah.

Ia menegaskan bahwa perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi negara, bukan sekadar ajang kunjungan tanpa hasil yang signifikan.

"Karena itu, perjalanan dinas perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kau boleh melawan Prabowo tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel, ndablek. Nggak usah ke luar negeri, 5 tahun nggak usah ke luar negeri kalau perlu," tegasnya.

Baca Juga : Prabowo Sebut Ada 'Raja Kecil' yang Melawan Kebijakan Efisiensi Anggaran

Menurutnya, perjalanan dinas ke luar negeri hanya diperbolehkan jika berhubungan dengan tugas resmi atas nama negara. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencari-cari alasan untuk bepergian ke luar negeri dengan dalih tugas yang tidak mendesak.

"Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri, tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri," katanya.

Selain perjalanan dinas, Prabowo juga mengkritik banyaknya diskusi yang dilakukan dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD). Menurutnya, terlalu banyak seminar dan kajian tanpa implementasi nyata dalam mengatasi masalah seperti pengentasan kemiskinan.

"Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup, apa itu FGD, forum group discussion, forum group discussion, mau diskusi apa lagi? Itu tuh mengentaskan kemiskinan absolut bantu rakyat, yang lapar cari makan, sekolahnya rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki," tegasnya.

Menanggapi kritik terhadap dirinya yang sering melakukan kunjungan ke luar negeri, Prabowo Subianto menjelaskan bahwa perjalanannya berbeda dengan perjalanan dinas biasa.

Ia menegaskan bahwa kunjungannya dilakukan atas undangan resmi sebagai kepala negara dan dalam rangka mengamankan kepentingan bangsa.

"Loh, presiden Prabowo sering ke luar negeri? Saya diundang sebagai Kepala Indonesia, kepala negara dalam konferensi-konferensi penting oleh negara-negara yang penting," ujarnya.

Ia menekankan bahwa setiap kunjungannya memiliki tujuan strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional.

"Dan saya mewakili bangsa untuk mengamankan kepentingan bangsa," kata Prabowo.

Dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan, Prabowo ingin memastikan bahwa setiap penggunaan dana negara memiliki manfaat konkret bagi rakyat, terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Baca Juga : Prabowo Sebut Ada Pihak yang Coba Memisahkan Dirinya dengan Jokowi: Lucu Juga Untuk Bahan Ketawa