Junta Myanmar Wajibkan Militer untuk Anak Muda

BaperaNews - Junta militer Myanmar baru-baru ini mengumumkan kebijakan wajib militer bagi para anak muda di negara tersebut. Melalui laporan media pemerintah pada akhir pekan lalu, disampaikan bahwa semua laki-laki berusia 18 hingga 35 tahun dan perempuan berusia 18 hingga 27 tahun harus menjalani wajib militer selama dua atau tiga tahun, tergantung pada spesialisasi mereka.

Kebijakan ini diperkenalkan dalam keadaan darurat yang berlaku sejak 2021, setelah junta militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Dalam situasi ini, periode wajib militer dapat diperpanjang hingga lima tahun.

Juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun, menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh warga negara dalam tugas menjaga dan membela negara. Ia mengajak seluruh rakyat Myanmar untuk dengan bangga mengikuti aturan wajib militer ini.

Namun, bagi mereka yang menolak aturan ini, konsekuensinya akan berat. Mereka akan menghadapi hukuman penjara sesuai dengan masa tugas mereka di militer.

Meskipun pernyataan tersebut memberikan informasi terbatas, Kementerian Pertahanan Myanmar berencana untuk segera merilis peraturan dan prosedur yang lebih rinci terkait kebijakan wajib militer ini.

Baca Juga: Basarnas Cari ABK Asal Myanmar Tenggelam di Kuala Jambi

Ini bukan kali pertama Myanmar menerapkan aturan wajib militer. Meskipun secara nominal telah ada sejak tahun 2010, aturan ini belum pernah diberlakukan sebelumnya.

Sementara itu, junta Myanmar terus menghadapi tantangan dari kelompok etnis minoritas dan pejuang pro-demokrasi. Aliansi tiga kelompok pemberontak etnis minoritas dan pejuang pro-demokrasi yang disebut "Pasukan Pertahanan Rakyat" telah melancarkan serangan terkoordinasi terhadap militer sejak perebutan kekuasaan pada tahun 2021.

Upaya mediasi gencatan senjata tidak berhasil, dan terjadi serangan balasan di beberapa wilayah, termasuk negara bagian Shan yang jarang dikuasai oleh pemerintah pusat.

Namun, kesulitan yang dihadapi oleh junta militer tidak hanya berasal dari konflik internal. Baru-baru ini, pasukan pemerintah Myanmar terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan dengan Bangladesh setelah pasukan pemberontak mengambil alih sebuah pos penjagaan perbatasan.

Selain itu, keputusan India untuk membatalkan perjanjian pergerakan bebas dengan Myanmar menunjukkan dampak geopolitik dari situasi yang terjadi di Myanmar.

Baca Juga: Memilih ke Indonesia, Ini Alasan Pengungsi Rohingya Diusir dari Myanmar