Jokowi Hapus Proyek Kereta Cepat Jakarta Surabaya
proyek kereta cepat Jakarta Surabaya dihapus dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Simak selengkapnya!
Ramadan Saputra 
BaperaNews - Muncul dugaan proyek kereta cepat Jakarta Surabaya dihapus dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) karena tidak bisa dimulai di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir tahun 2024 mendatang.
Ada beberapa hal yang menyebabkan proyek kereta cepat Jakarta Surabaya dihapus salah satunya karena belum ada kepastian darimana pembiayaannya.
“Kereta api cepat Jakarta-Surabaya ini pasti nggak bisa selesai, soalnya pembayarannya belum ada” kata Ketua Komite Percepatan Penyediaan infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu utomo hari Rabu (26/7).
Kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini telah selesai proses pengerjaan, telah dilakukan uji coba dan siap diluncurkan untuk masyarakat.
Sebelumnya direncanakan proyek akan ditambah ke Surabaya sehingga kereta cepat bisa menggapai wilayah Jakarta hingga Surabaya.
Namun proyek membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit sehingga dirasa sulit bisa selesai di masa pemerintahan Jokowi yang tinggal setahun lagi meski pada akhirnya keputusan tetap ada di tangan Presiden Jokowi, mau dimulai, atau ditunda ke kepemimpinan berikutnya.
Baca Juga : BI Gratiskan Tarif QRIS Bila Transaksi Dibawah 100 Ribu
“Itu semua keputusan di tangan Pak Presiden. Semua sudah kita laporkan juga ke Pak Menko Airlangga Hartarto dan beliau juga harus lapor Presiden. Keputusan masih menunggu Pak Jokowi, saya ga mau dului Pak Jokowi” imbuhnya.
Meski proyek kereta cepat Jakarta Surabaya dihapus di era pemerintahan Jokowi, bukan berarti pengadaan kereta cepat Jakarta-Surabaya akan dihapus selamanya, proyek hanya ditunda saja dan dilanjutkan oleh Presiden berikutnya.
“Yang di drop ini ketiganya belum ada. Belum ada biaya, belum ada pembebasan lahan, belum ada perizinan” pungkas Wahyu.
Proses untuk pembuatan kereta cepat memang butuh segala hal detail, mulai dari perkiraan kebutuhan biaya, pembebasan lahan yang tentu butuh dana ganti rugi untuk lahan masyarakat yang dipakai, hingga perijinan pembuatannya. Semua itu jika dilakukan dalam waktu yang singkat dikhawatirkan justru akan kurang segala persiapannya.
Sebab itu Wahyu menduga mungkin proyek kereta cepat Jakarta Surabaya akan ditunda pada kepemimpinan berikutnya.
Namun semua tetap kembali pada keputusan Presiden Jokowi. Bukan tidak mungkin proyek tetap akan dimulai jika Presiden merasa yakin akan segala persiapannya dan segala kebutuhan seperti anggaran, ijin, hingga pembebasan lahan bisa dilakukan.
Baca Juga : Jokowi Panggil Menkominfo Soal Pembangunan BTS
