Fahd A Rafiq: Kemandirian Pangan Itu Masalah Hidup Mati Sebuah Bangsa, Ini Soal Survival of The Nation, Jangan Main-Main

BaperaNews - Fahd A Rafiq menilai bahwa hingga saat ini belum ada sinkronisasi yang utuh antara instruksi presiden dengan implementasi di lapangan. Menurutnya, pola pikir yang masih mengacu pada sistem lama menjadi penghambat. 

“Beberapa kali saya menyinggung soal sistem ekonomi Pancasila yang berbasis fair trade, bukan free trade,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Ketua Umum DPP Bapera ini mengutip pidato Presiden Prabowo dalam sidak di Kementerian Pertanian yang menegaskan, "Swasembada beras nantinya akan berlanjut ke swasembada pangan. Kemandirian pangan adalah masalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Pangan adalah soal kedaulatan, kemerdekaan, dan survival kita sebagai bangsa. Jika kita ingin menjadi negara maju, pangan harus aman terlebih dahulu," ungkapnya.

Fahd A Rafiq juga memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo untuk mendorong semua pihak agar dengan tulus mencintai tanah air dan berpegang teguh pada tujuan kemandirian pangan.

"Dalam proses mewujudkan kemandirian pangan, tentu akan ada tantangan yang menghadang. Oleh karena itu, kita semua harus memiliki mindset yang sama untuk memajukan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi," tambahnya.

Baca Juga : Fahd A Rafiq Minta Pejabat Indonesia Tak Gaptek, Perang AI Sudah Dimulai

Lebih lanjut, Fahd menjelaskan bahwa para petani adalah produsen pangan yang harus sejahtera.

"Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan harga gabah kering yang dibeli dari petani sebesar Rp 6.500. Presiden siap mengeluarkan peraturan pemerintah untuk itu dan saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Untuk kemaslahatan bangsa dan negara, Presiden kita tidak pernah main-main," tegasnya.

Fahd mengutip kembali pidato Presiden yang menyatakan bahwa pengusaha harus untung, namun tidak bisa sembarangan.

"Semua pihak harus menang, termasuk produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Jika negara lain bisa, Indonesia juga harus bisa. Jika tidak mau, tidak perlu membuat penggilingan padi. Negara akan mengambil alih penggilingan padi. Ini adalah masalah hidup dan mati, masalah survival of the nation. Saya tidak main-main soal pangan ini," ujarnya dengan tegas.

Indonesia tidak menerapkan sistem kapitalisme bebas. Meskipun prinsip pasar berlaku, sistem ekonomi Indonesia berbasis pada fair trade, bukan free trade.

Sistem ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Fahd berharap agar seluruh pejabat di kementerian, dari eselon 1 hingga 5, dapat tegak lurus dengan instruksi presiden. 

“Kemandirian pangan adalah hal yang krusial. Semua pihak harus satu suara dalam mencapainya,” tutup dosen yang mengajar di Malaysia ini.

Baca Juga : Fahd A Rafiq: Bahaya Cultural War di Depan Mata, Pemerintah Wajib Lakukan Filter Ketat