Fahd A Rafiq: Ekonomi Kita Harus Berbasis Fair Trade Bukan Free Trade
Ketua Umum DPP Bapera, Fahd A Rafiq menyampaikan bahwa Ekonomi Indonesia harus berbasis Fair Trade bukan Free Trade.
Ahmad Sofyan (Kontributor) - Ketua Umum DPP Bapera, Fahd A Rafiq mengucapkan selamat tahun baru 2023, ia berharap di tahun ini akan ada sebuah resolusi baru dan bisa mengambil pelajaran di tahun lalu serta selalu berbenah untuk menjadi yang terbaik, khususnya untuk diri sendiri, keluarga, hingga kemaslahatan orang banyak.
“Ada sebuah roadmap berkelas sehingga hidup kita tidak monoton pasca dilepasnya PPKM oleh bapak Presiden Jokowi pada Desember 2022 lalu,” kata Fahd A Rafiq via WhatsApp di Kota Koln, Jerman pada Rabu 4 Januari 2023.
Pada KTT G20 Bali November lalu, dunia hanya fokus terhadap beberapa Negara saja, khususnya Tiongkok, Amerika Serikat dan beberapa Negara di Eropa melakukan rapat di dalam rapat akibat ulah Joe Biden.
Fahd A Rafiq menyampaikan, pada awal tahun 2023 ini pembahasan global masih menitikberatkan pada Amerika Serikat, China, Rusia dan Ukraina. Hingga saat ini Amerika Serikat dan China masih bersitegang, oleh karena itu Indonesia harus mampu melihat analisanya dan kedalaman keilmuannya, khususnya untuk mengimplementasikan knowledge untuk kehidupan ber-Negara.
“Jika kita kembali ke persamaan level playing field (kesamaan cara bermain) yang sedang dilakukan Amerika untuk menekan China, apa yang mau disamakan? Ideologi Amerika adalah demokrasi, ideologi China adalah komunisme. Amerika adalah swasta murni (market driven), sedangkan China adalah Government Driven cara mengelola ekonominya,” tegas Fahd A Rafiq.
Sebagai informasi, Amerika Serikat adalah Negara Capitalism, sedangkan China adalah Negara state capitalism ini level playing field nya. Amerika ingin menerapkan demokrasi menjadi suatu landasan berdagang menggunakan alat penekan tarif masuk tinggi saat ini, terlebih dahulu terhadap China.
Amerika Serikat merupakan Negara yang sangat anti dengan State Capitalism, sebab untuk menegakkan State Capitalism harus menggunakan State Authoritarian (menggunakan kekuatan represif tangan besi), sedangkan untuk menekan pasar menggunakan kekuatan Negara.
“Negara seakan menjadi fasis, sehingga pasar bebas seakan tidak ada. Itulah kapitalisme melihat State Capitalism,” kata Fahd A Rafiq.
Baca Juga : Fahd A Rafiq Bicara Soal Refleksi Kepemimpinan
Fahd A Rafiq melihat Negara berbisnis dengan basis BUMN, pemerintah, peran swasta, gaya heavy on Government, dan less to private ialah ideologi yang harus diterapkan, jika sebuah Negara ingin menggunakan dana obor China harus Government Driven yang banyak terjadi di beberapa Negara, seperti Srilanka, Afrika, dan Papua Nugini.
Framework Demokrasi Ekonomi dan state driven ekonomi itu dua ideologi berbeda yang menjadi titik awal perang dagang.Hal tersebut bisa menjadi perang baru senjatanya bukan pistol tapi saat ini diawali perang tarif. Dilanjutkan dengan pelarangan produk masuk ke USA sampai dilarang menggunakan layanan google.
Lalu bagaimana Kondisi Perang tersebut menurut Indonesia dan apakah ada solusinya?
“Jika ingin mudah memahami tentang Negara mana yang menggunakan state capitalism yaitu seperti halnya ingin masuk ke sebuah Negara, lalu mereka minta Government Guarantee, Negara mana yang menggunakan swastanya pada saat deal b to b tapi tentaranya, presidennya ikut menekan sebuah negara dan hal itu kita harus mencurigai,” jelas Fahd A Rafiq.
Solusi
Solusi yang bisa digunakan Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi berbasis fair trade keadilan bukan free trade.
“Kita kembali ke topik perang dagang, State capitalism dan swasta pasar bebas tindakan Amerika melindungi swastanya, tindakan China melindungi komunismenya. Indonesia sekali lagi harus menerapkan ekonomi Pancasila berbasis Fair trade diawali dengan membangun kekuatan dalam negeri, bangun kekuatan diri sendiri, cukup membuat kebijakan ekonomi baru berbasis produk Lokal,” tutup Fahd A Rafiq.
Penulis : Ahmad Sofyan (Bapera Pusat)