Efisiensi Anggaran, BKN Bolehkan ASN WFA 2 Hari Dalam Seminggu

BaperaNews - Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru-baru ini mengusulkan skema Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.

Dalam usulan tersebut, ASN diperbolehkan bekerja dari rumah selama dua hari dalam seminggu. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi pengeluaran operasional kantor, seperti biaya listrik, air, dan perjalanan dinas.

Pakar Ekonomi dan Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa kebijakan WFA ini secara teori dapat menciptakan efisiensi anggaran yang signifikan.

Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, pekerjaan yang dilakukan oleh ASN kini dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa mengurangi efektivitas. 

Hal ini berpotensi memangkas biaya operasional kantor yang sebelumnya dianggap cukup besar.

Namun, meskipun ide dasar di balik kebijakan ini terdengar logis, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati. Achmad Nur Hidayat mengingatkan bahwa tanpa perencanaan yang matang, kebijakan ini justru bisa menurunkan kualitas layanan publik yang disediakan oleh ASN.

Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab besar sebagai elemen kunci dalam birokrasi pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Salah satu risiko yang perlu diperhitungkan adalah potensi ketimpangan dalam kinerja ASN jika WFA diterapkan tanpa memperhatikan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara remote.

Tidak semua tugas ASN dapat dilaksanakan dengan sistem kerja dari rumah. Ada sejumlah pekerjaan yang memang memerlukan kehadiran fisik di kantor atau lokasi tertentu. 

Baca Juga : PNS BKN Terapkan Ngantor 3 Hari dan WFA 2 Hari untuk Menghemat Anggaran

Misalnya, pekerjaan di sektor kesehatan, aparat keamanan, dan layanan kependudukan yang memerlukan interaksi langsung dengan masyarakat.

Sebagai contoh, layanan publik yang mengandalkan tatap muka, seperti pembuatan dokumen kependudukan, pengurusan izin usaha, dan pelayanan kesehatan, bisa terganggu jika mayoritas pegawai yang bekerja di bidang ini tidak hadir di kantor.

Hal ini berpotensi menyebabkan gangguan serius dalam pelayanan kepada masyarakat, bahkan bisa menimbulkan antrian panjang di kantor-kantor pemerintahan atau memperlambat penyelesaian administrasi publik.

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan WFA hanya akan efektif jika diterapkan pada pekerjaan yang berbasis administratif dan dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat digital.

Oleh karena itu, kementerian dan lembaga yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pelayanan kepada masyarakat perlu melakukan seleksi ketat mengenai apakah kebijakan ini dapat diterapkan di instansi mereka atau tidak.

Jika pemerintah serius untuk menerapkan kebijakan WFA, maka pemetaan yang jelas terhadap jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dari rumah sangat diperlukan.

ASN yang bekerja di bidang administratif, seperti pengolahan data atau penyusunan laporan, mungkin dapat melaksanakan tugasnya dari rumah tanpa mengganggu kinerja birokrasi secara keseluruhan. 

Namun, instansi yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat harus mempertimbangkan apakah sistem kerja jarak jauh ini dapat diterapkan tanpa menurunkan kualitas layanan yang mereka berikan.

Baca Juga : Efisiensi Anggaran, ASN Kegerahan Kerja Tanpa AC di Kantor