AS Setop Kirim Bantuan Luar Negeri, Kecuali untuk Israel dan Mesir

BaperaNews - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan kontroversial dengan membekukan hampir seluruh bantuan luar negeri AS.

Kebijakan ini diumumkan melalui memorandum dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang menetapkan penghentian hampir seluruh program bantuan, kecuali untuk Israel dan Mesir.

Kebijakan ini sejalan dengan slogan domestik Trump, “America First,” yang memprioritaskan kepentingan dalam negeri AS.

Dalam memorandum yang dirilis pada (25/1/2025), Donald Trump memutuskan menghentikan pemberian dana bantuan baru dan memperpanjang program bantuan yang sudah ada hingga dilakukan evaluasi menyeluruh. 

Namun, ada dua pengecualian penting, yakni untuk bantuan militer dan logistik kepada Israel dan Mesir, dua negara yang selama ini menjadi penerima utama bantuan militer AS.

“Tidak ada dana bantuan baru yang wajib diberikan atau perpanjangan bantuan yang telah diberikan sampai setiap permintaan ditinjau dan disetujui,” demikian bunyi memorandum tersebut, seperti dilansir AFP.

Bantuan yang tetap disalurkan mencakup pembiayaan militer asing dan biaya administrasi pendukungnya, khusus untuk Israel dan Mesir.

Israel, sebagai sekutu utama AS di Timur Tengah, terus menerima dukungan penuh Washington, termasuk selama konflik militer yang berlangsung di Jalur Gaza sejak Oktober 2023.

Di sisi lain, Mesir tetap menjadi mitra strategis AS di kawasan tersebut, meskipun kedua negara kerap menuai kritik atas catatan hak asasi manusia mereka.

Selain untuk Israel dan Mesir, pengecualian juga diberikan pada program bantuan makanan darurat bagi negara-negara yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio menjelaskan bahwa bantuan makanan darurat tetap diperbolehkan untuk negara-negara seperti Sudan dan Suriah. 

Namun, program kesehatan seperti Rencana Darurat Presiden untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR) tidak termasuk dalam pengecualian ini.

PEPFAR, yang telah menyelamatkan jutaan nyawa sejak diluncurkan pada 2003, menghadapi tantangan besar akibat pembekuan dana.

Program ini hanya memperoleh perpanjangan sementara hingga Maret 2025, dengan sisa waktu hanya tiga bulan sebelum pendanaannya berakhir.

Baca Juga : Presiden AS Donald Trump Dukung Elon Musk Beli TikTok Milik China

Kebijakan pembekuan bantuan ini menuai kritik tajam dari berbagai organisasi kemanusiaan. Mantan pejabat Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), Jeremy Konyndyk, menyebut bahwa implementasi kebijakan ini dapat mengakibatkan hilangnya banyak nyawa, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada bantuan internasional.

Kepala Oxfam America, Abby Maxman, menegaskan bahwa kebijakan ini mengancam masyarakat yang tengah menghadapi krisis.

“Dengan menangguhkan bantuan pembangunan asing, pemerintahan Donald Trump mengabaikan pendekatan bipartisan AS yang telah lama membantu masyarakat berdasarkan kebutuhan, terlepas dari politik,” ujarnya.

Memorandum tersebut menyatakan bahwa pembekuan bantuan bersifat sementara dengan durasi awal selama 90 hari.

Dalam periode 85 hari pertama, Menteri Luar Negeri Marco Rubio akan mengevaluasi setiap program bantuan untuk menentukan apakah akan dilanjutkan, diubah, atau dihentikan sepenuhnya. 

Di sisi lain, proyek-proyek bantuan yang sudah berjalan di berbagai negara dilaporkan menerima perintah penghentian operasional.

Amerika Serikat, yang pada 2023 mengalokasikan lebih dari USD 60 miliar untuk bantuan luar negeri, tetap menjadi pemberi bantuan terbesar secara global.

Meskipun jumlah tersebut hanya sekitar 1% dari total anggaran pemerintah AS, penghentian bantuan dinilai berpotensi menciptakan ketidakstabilan di negara-negara penerima.

Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pemerintahan Donald Trump yang berfokus pada kepentingan domestik, sembari menjaga hubungan strategis dengan sekutu seperti Israel dan Mesir. 

Namun, kritik yang muncul menunjukkan bahwa langkah ini dapat membawa risiko besar terhadap stabilitas global serta kelangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada bantuan internasional.

Baca Juga : Dianggap Sebagai Penipu dan Menguras Uang Negara, Donald Trump Tarik AS dari WHO