Anggaran Kemenkes Dipangkas Rp19 Triliun, Budi Gunadi Pastikan Program Cek Kesehatan Gratis Tetap Berjalan

BaperaNews - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa berdampak pada pelaksanaan program cek kesehatan gratis (CKG). 

Namun, ia memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan program ini sebagai bagian dari prioritas nasional.

Menkes menegaskan bahwa pemangkasan anggaran Kemenkes yang mencapai Rp 19 triliun tidak akan mengurangi jumlah penerima manfaat program CKG.

Program yang telah dimulai sejak 10 Februari ini ditargetkan menyasar 100 juta penerima hingga 2025.

"Targetnya adalah 100 juta peserta. Kami akan fokus pada pencapaian awal sebesar 50 persen dari target tersebut. Jika memang dananya tidak mencukupi, kami akan berkoordinasi dengan Presiden dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bisa menambah alokasi anggaran," ujar Budi kepada wartawan, Jumat (14/2).

Meski begitu, Budi tidak menampik bahwa efisiensi anggaran tetap dapat mempengaruhi pelaksanaan program.

Jika anggaran yang tersedia masih kurang, pemerintah akan mempertimbangkan penambahan dana untuk memastikan program ini berjalan optimal.

Saat ini, Kemenkes memprioritaskan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di sejumlah wilayah luar Pulau Jawa.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi layanan kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Budi menyebut dirinya akan aktif mengunjungi berbagai puskesmas dan fasilitas kesehatan di luar Jawa untuk memastikan target penerima program dapat terpenuhi sesuai rencana.

Baca Juga : Prabowo Siapkan Rp4,7 T untuk Program Cek Kesehatan Gratis

Dalam surat edaran resmi Kemenkes RI, efisiensi anggaran yang diterapkan hanya mencakup beberapa aspek, seperti pembatasan biaya operasional, pengurangan operasional sarana dan prasarana kantor, serta pembatasan belanja perjalanan dinas.

Pembatasan ini tidak akan mengurangi layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Efisiensi anggaran juga berdampak pada pegawai Kemenkes. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penghapusan fasilitas pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau general medical check-up bagi pegawai Kemenkes.

Sebagai gantinya, mereka diarahkan untuk mengikuti program cek kesehatan gratis yang juga ditujukan bagi masyarakat umum.

Selain itu, penggunaan sarana dan prasarana kantor juga ikut dibatasi, termasuk pembatasan penggunaan lift di kantor Kemenkes.

Berdasarkan surat edaran yang ditandatangani Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemenkes, Indah Febrianti, pada 9 Februari, pegawai yang dalam kondisi sehat disarankan untuk menggunakan tangga.

"Pegawai yang memiliki kondisi fisik yang baik disarankan menggunakan tangga. Fasilitas lift pegawai akan dijadwalkan operasionalnya pada lantai dan jam tertentu. Lift yang beroperasi secara penuh akan diperuntukkan bagi pegawai dengan risiko kesehatan tinggi, ibu hamil, dan penyandang disabilitas," demikian isi edaran tersebut.

Baca Juga : Agar Tak Antre Panjang, Kemenkes Batasi Cek Kesehatan Gratis 30 Orang Per Hari