Aksi Damai Para Nakes Honorer Minta Diangkat Jadi ASN

BaperaNews - Forum Komunikasi Honorer tenaga kesehatan dan Non tenaga kesehatan (FKHN) melakukan aksi damai di Patung Kuda Jakarta Pusat pada hari ini Kamis (22/9). Mereka menuntut Presiden RI Jokowi segera membuat aturan khusus tentang pegawai nakes honorer juga pegawai honorer non nakes untuk bisa segera diangkat jadi ASN (Aparatur Sipil Negara).

“Kepada yang terhormat pemimpin instansi Fasyankes se Indonesia agar memberi ijin kepada karyawan honorer agar bisa ikut aksi dan tidak mendiskriminasi karyawan honorer usai dilakukannya aksi tersebut” ujar Ketum FKHN Sepri Latifan.

Aksi damai telah dilakukan pukul 09.00 WIB pagi tadi diikuti oleh 2.000 nakes dan non nakes honorer. Menkes Budi Gunadi sebelumnya juga berjanji mengangkat nakes honorer menjadi ASN atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Budi Gunadi menyebut ada 586 dari total 10.373 Puskesmas di Indonesia belum punya dokter. Serta 53% Puskesmas belum punya Sembilan jenis nakes sesuai standar, ditambah hanya ada 302 dari 608 RSUD kelas C atau D saja yang memiliki tujuh dokter spesialis lengkap berstandar nasional.

Baca Juga : Sudah Fix! Honorer PNS Bakal Dihapus Tahun Depan

Nakes sebut ASN Harga Mati

Nakes honorer dan non nakes honorer yang menggelar aksi damai kompak memakai baju putih dengan atribut kesehatan. Beberapa diantaranya membawa slayer, spanduk, bendera, hingga poster bertuliskan protes dan tuntutan kepada pemerintah Indonesia.

“ASN harga mati. ASN harga mati” teriak mereka.

Salah satu perwakilan dari FKHN kemudian diterima di Staf Kantor Presiden untuk menyampaikan tuntutannya, ada empat orang yang diijinkan masuk.

“Untuk saat ini baru kita diterima staf Presiden dan mungkin tindakan selanjutnya Presiden sendiri yang bisa langsung menerima kami” ujar salah seorang koordinator aksi damai Idang Munawar.

Idang berharap Presiden Jokowi bersedia membuat aturan yang bisa mempermudah para nakes honorer menjadi ASN mengingat tidak sedikit diantara mereka yang mengabdi beberapa hingga puluhan tahun.

“Kami memohon kepada Pak Presiden Jokowi agar menerbitkan aturan dan sebagaimanya untuk memudahkan jadi ASN atau P3K, kami juga menuntut regulasi afirmasi yang memudahkan kami jadi ASN dan P3K” ujarnya.

Idang Munawar menyebut jika aksi damai kali ini tidak menghasilkan apapun, unjuk rasa akan dilakukan lebih heboh lagi dengan massa yang lebih banyak. “Saat ini dari berbagai Provinsi sekitar 10 ribu orang dan kami janji jika tuntutan tidak direalisasikan kami akan membawa lebih banyak lagi” pungkasnya.

Baca Juga : RUU Sisdiknas: Nadiem Sebut Guru Non Sertifikasi Tetap Dapat Tunjangan