Vietnam Pangkas Kementerian dan Lembaga dari 30 Jadi 22 untuk Efisiensi Anggaran

BaperaNews - Vietnam akan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22 sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.

Langkah ini juga mencakup pemangkasan satu dari lima pekerjaan sektor publik serta pengurangan miliaran dolar dari anggaran negara. 

Rencana tersebut akan diajukan ke parlemen dalam beberapa hari mendatang dan telah memicu kekhawatiran di kalangan pegawai negeri yang selama ini menganggap pekerjaan di sektor publik sebagai jaminan karier seumur hidup.

Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, menegaskan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang kurang kompeten.

Dalam pernyataannya pada Desember 2024, Lam menekankan bahwa reformasi ini diperlukan meskipun terasa sulit bagi sebagian pihak.

"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," ujar Lam.

Lam, yang menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya, memimpin reformasi ini dengan pendekatan agresif.

Upaya ini disebut sebagai "revolusi" oleh pejabat senior Vietnam dan mencakup pemangkasan di berbagai sektor, termasuk media, layanan sipil, polisi, dan militer.

Pemerintah memperkirakan sekitar 100.000 pegawai negeri akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Namun, belum ada kepastian mengenai apakah akan ada target pemangkasan lebih besar di masa mendatang.

Beberapa pegawai telah menerima pemberitahuan terkait pemutusan hubungan kerja. Salah satunya adalah seorang produser TV bernama Thanh (bukan nama sebenarnya), yang kehilangan pekerjaannya setelah saluran TV milik pemerintah tempatnya bekerja ditutup. Thanh, yang telah bekerja selama 12 tahun, diberi waktu dua minggu untuk meninggalkan pekerjaannya.

"Sangat menyakitkan untuk membicarakannya," ujar Thanh, yang kini beralih menjadi sopir taksi.

Baca Juga : Vietnam Lampaui Indonesia, Kini Jadi Raja Ekspor Durian Global

Ia juga menyampaikan bahwa keputusan mengenai siapa yang diberhentikan dan siapa yang tetap bekerja tidak selalu didasarkan pada kompetensi.

"Saya dulu bangga memberi tahu orang-orang tentang pekerjaan saya. Sekarang saya merasa seperti kehilangan kehormatan saya," katanya.

Pemerintah Vietnam memperkirakan reformasi ini akan menghasilkan penghematan sebesar USD 4,5 miliar dalam lima tahun ke depan.

Namun, pemerintah juga harus mengalokasikan lebih dari USD 5 miliar untuk membiayai paket pensiun dan pesangon bagi pegawai yang terdampak kebijakan ini.

Selain itu, beberapa pihak khawatir bahwa pegawai dengan keterampilan tinggi justru akan memilih meninggalkan sektor publik.

Seorang pegawai negeri, Vu Quynh Huong, mengungkapkan bahwa ia mempertimbangkan pensiun dini dan beralih menjadi konsultan freelance atau bergabung dengan bisnis keluarga.

Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi 7,1% pada 2024. Negara ini, yang telah menjadi pusat manufaktur global dengan ketergantungan tinggi pada ekspor, menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% tahun ini.

Reformasi birokrasi telah menjadi bagian dari kebijakan Partai Komunis selama hampir satu dekade, tetapi To Lam mempercepat implementasi skema ini.

Selain pemangkasan pegawai, ia juga menjalankan kampanye antikorupsi yang telah menyeret banyak pejabat tinggi, termasuk dua presiden dan tiga wakil perdana menteri sejak 2021.

Vietnam menargetkan menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan masuk ke jajaran negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Menurut Nguyen Hong Hai, penerima beasiswa Fulbright di American University, reformasi ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga bagian dari strategi untuk memperkuat legitimasi dan kekuatan Partai Komunis.

Baca Juga : Warga Vietnam Rela Nongkrong di Lampu Merah untuk Tangkap Pelanggar Lalu Lintas Demi Dapat Rp3 Juta