Tim Prabowo-Gibran Beri Bukti Bila Anggaran Makan siang Gratis Tak Bebani APBN

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memastikan alokasi Rp71 triliun untuk program makan siang gratis tidak mengganggu APBN 2025. Baca selengkapnya di sini!

Tim Prabowo-Gibran Beri Bukti Bila Anggaran Makan siang Gratis Tak Bebani APBN
Gambar: Dok.Liputan6

BaperaNews - Pemerintah terpilih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjamin bahwa alokasi anggaran untuk program makan siang gratis tidak akan mengganggu APBN 2025. Program ini mendapatkan alokasi awal sebesar Rp71 triliun, yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Anggaran makan siang gratis ini telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Thomas Djiwandono, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan, mengungkapkan bahwa alokasi ini telah disepakati oleh pemerintahan saat ini dan pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang.

"Kami memastikan bahwa angka Rp71 triliun ini tidak akan mengganggu defisit APBN 2025, yang berada dalam rentang 2,29-2,82 persen," ujar Thomas pada konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6).

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, juga menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program makan siang gratis telah diperhitungkan dalam postur RAPBN 2025. Dia menambahkan bahwa rincian teknis program ini akan disampaikan oleh tim dari Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Program makan siang gratis menjadi salah satu agenda prioritas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan alokasi anggaran awal yang cukup signifikan, mereka berharap dapat mencapai implementasi 100 persen sesegera mungkin.

Thomas menekankan bahwa meskipun implementasi dilakukan secara bertahap, prinsip belanja yang berkualitas tetap menjadi prioritas utama.

"Kami berkomitmen untuk menjalankan program unggulan Pak Prabowo Subianto ini dengan prinsip belanja yang efisien dan sesuai dengan postur fiskal yang telah direncanakan," tambahnya.

Baca Juga: Prabowo dan Anies Baswedan Ucapkan Ulang Tahun ke Presiden Jokowi yang Ke-63

Pemerintah saat ini dan pemerintahan yang akan datang telah sepakat bahwa program ini akan memberikan makan siang gratis dengan kualitas gizi yang baik kepada masyarakat.

Hal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap gizi masyarakat serta memperbaiki kualitas hidup secara umum.

Thomas juga menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang mengenai anggaran makan siang gratis. Dia menjelaskan bahwa angka Rp71 triliun sudah dirancang agar tidak membebani defisit APBN.

"Banyak berita yang beredar, namun kami ingin menegaskan bahwa dengan angka Rp71 triliun tersebut, defisit APBN tetap dalam range yang telah disepakati," tegas Thomas.

Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menjelaskan bahwa komunikasi telah dilakukan dengan tim utusan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memastikan anggaran ini sesuai dengan RAPBN 2025.

"Kami telah berkomunikasi dengan tim Pak Prabowo untuk memberikan kejelasan mengenai bagaimana program makan siang gratis ini akan masuk dalam RAPBN 2025," ungkapnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang populer sebagai makan siang gratis, merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam tahap pertama, anggaran sebesar Rp71 triliun ini akan digunakan untuk menjalankan program tersebut, yang diharapkan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Presiden terpilih telah menyetujui pelaksanaan program ini secara bertahap, dan alokasi Rp71 triliun adalah untuk tahun pertama pemerintahan beliau," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, kepastian mengenai program ini akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Sidang Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2024 mendatang. Dia menekankan bahwa angka tersebut sudah termasuk dalam postur defisit yang direncanakan dan bukan tambahan di luar anggaran.

"Angka Rp71 triliun tersebut sudah berada dalam rentang postur defisit 2,29 hingga 2,82 persen. Ini bukan di atas anggaran, tapi sudah menjadi bagian dari RAPBN 2025 yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi pada 16 Agustus nanti," jelasnya.

Baca Juga: Prabowo Subianto Siap Lakukan Evakuasi terhadap 1000 Warga Palestina