Resmi! Prabowo Beri Subsidi Pupuk Organik
Prabowo resmi menetapkan kebijakan baru subsidi pupuk dengan menerbitkan Perpres Nomor 6 Tahun 2025.
Rahmadhanty 
BaperaNews - Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan kebijakan baru terkait subsidi pupuk dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025.
Dalam aturan yang diteken sejak Kamis (30/1) tersebut, pupuk organik kini masuk dalam daftar pupuk yang mendapat subsidi pemerintah.
Penambahan pupuk organik dalam skema subsidi ini memperluas daftar pupuk bersubsidi dibandingkan aturan sebelumnya.
Baca Juga: Prabowo dan Gibran Bakal Hadiri Kongres Muslimat NU di Surabaya Hari Ini
Sebelumnya, dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2011 yang diterbitkan di era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, subsidi hanya diberikan untuk pupuk urea, SP-36, ZA, dan NPK.
Kini, dengan Perpres 6/2025, pupuk organik turut masuk dalam daftar.
Pasal 6 ayat (1) Perpres 6/2025 secara eksplisit menyebut bahwa pupuk bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah mencakup pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik, pupuk SP-36, dan pupuk ZA.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi petani dan pembudi daya ikan dalam mengakses pupuk dengan harga yang lebih terjangkau.
Baca Juga: Cek Kesehatan Gratis saat Ulang Tahun, Ini Syarat dan Cara Ikutnya!
Dengan adanya subsidi, diharapkan petani lebih terdorong untuk beralih ke penggunaan pupuk organik guna mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang berlebihan.
Pupuk organik dinilai lebih ramah lingkungan dan mampu meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka panjang.
Selain menambahkan pupuk organik dalam daftar pupuk bersubsidi, Perpres 6/2025 juga membawa perubahan dalam mekanisme pengawasan dan koordinasi terkait kebijakan subsidi pupuk.
Dalam aturan sebelumnya, yakni Perpres 15/2011, perubahan terhadap daftar pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Menteri Pertanian berdasarkan kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Namun, dalam Perpres terbaru, perubahan daftar pupuk bersubsidi tetap berada di bawah kewenangan Menteri Pertanian, tetapi harus melalui rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator.
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan subsidi pupuk diberikan secara tepat sasaran.
