Raker KPK di Hotel Bintang 5, KPK : Anggaran Sudah Sesuai Ketentuan
Gelar Raker di hotel bintang 5 Yogyakarta, Wakil Ketua KPK sampaikan bila sudah sesuai ketentuan dan anggaran dananya lebih murah dibandingkan dengan rapat – rapat sebelumnya
BaperaNews - Rapat kerja yang dilakukan mulai tanggal 27 Oktober hingga tanggal 29 Oktober di Hotel Bintang 5, Sheraton Mustika, Yogyakarta oleh KPK, dianggap tak melebihi anggaran yang ditetapkan. Raker tersebut diikuti oleh Pimpinan KPK beserta eselonnya berjumlah 55 orang.
Namun ada beberapa pihak yang menganggap rapat kerja tersebut termasuk dalam kategori mewah. Sejumlah sorotan yang diberikan tersebut dianggap wajar, karena untuk rapat kerja saja sebenarnya bisa dilakukan di lingkungan kantor agar lebih hemat. Mengingat uang yang digunakan adalah uang rakyat, tentu harus digunakan dengan bijak.
Salah satu sorotan datang dari Zaenur Rohman (Peneliti PUKAT UGM). Ia mempertanyakan perihal integritas para pegawai KPK tersebut. Yang mana salah satu dari 9 integritas tersebut membahas mengenai kesederhanaan, mengapa ini malah menghambur – hamburkan uang rakyat dengan mengadakan raker di Hotel Bintang 5 Yogyakarta.
Dilansir dari website resmi www.marriott.com, terdapat rincian harga masing – masing kelas hotel bintang 5 tersebut. Untuk harga termurahnya adalah kamar deluxe yang ditawarkan dengan harga Rp 680 ribu per malam. Sedangkan untuk harga termahalnya adalah kamar royal suite yang ditawarkan dengan harga Rp 7,6 juta.
Jika kita pukul rata dengan mengambil harga kamar paling rendah yakni kamar deluxe Rp 680 ribu aja, untuk 2 malam bisa menghabiskan dana sejumlah Rp 74,8 juta. Biaya ini belum termasuk biaya akomodasi, biaya transportasi dan lainya lho.
Menurut penjelasan dari Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK), biaya raker kali ini dianggap sudah memenuhi ketentuan dan anggaran dananya lebih murah dibandingkan dengan rapat – rapat sebelumnya
“Setiap direktorat juga rutin menggelar raker dan anggaran dananya pun lebih mahal dari raker yang dilakukan KPK saat ini. Raker KPK di Yogyakarta kali ini bisa dikatakan sederhana, karena anggaran yang digunakan di bawah standar yang ada dan kami yakin masih banyak sisa,” kata Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK).
“Kami sangat paham dengan kondisi saat ini, oleh karena itu anggarannya pun dibuat seminimal mungkin. Segala bentuk pembatasan anggaran pun juga sudah kami lakukan agar ada sisa. Plafon yang kami gunakan sudah dipastikan jauh dari kata mewah” tambahnya.